Salin Artikel

Politisi Demokrat Keluhkan Revitalisasi Trotoar Cikini, Ini Kata Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com- Belakangan ini pekerjaan revitalisasi trotoar Cikini, Jakarta Pusat dikeluhkan warga lantaran menyebabkan kemacetan.

Salah satunya yang mengeluhkan hal itu, yakni Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Keluhan itu mula-mula disampaikan Ferdinand lewat akun Twitter @FerdinandHaean2. Dia menyertakan foto kemacetan di Cikini. 

"Jakarta itu jalanannya macet, ruas jalan tak lg ideal dgn jumlah kendaraan. Tp koq bs Pemda DKI merampas badan jalan untuk meperlebar trotoar hingga 3 mtr lebih. Cikini yg slm ini padat, makin padat. Trotoar itu cukup 1,5 mtr utk pejakan kaki. @DKIJakarta," tulis Ferdinand pada Jumat (19/7/2019).

Menanggapi hal itu, Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Utilitas Dinas Bina Marga DKI Jakarta Riri Asnita mengatakan, setiap proyek pelebaran pasti menyebabkan macet.

"Solusinya, apabila tidak mau macet ya jangan gunakan angkutan pribadi . Fasilitasnya kan kita benahi supaya pejalan kaki nyaman," kata Riri di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Riri mengataman, revitalisasi trotoar itu dilakukannya dengan konsep complete street.

Sehingga, pembagian ruang jalan sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing.

"Dalam artian dua lajur di sana (kawasan Cikini) memiliki ruang sisa bisa kita manfaatkan lebih baik lagi dengan melakukan pelebaran trotoar," kata Riri.

Ia mengatakan, pihaknya membangun trotoar sudah sesuai dengan ideal lebar trotoar, yakni mencapai 4 meter ke kiri dan kanan sesuai dengan lebar jalan keseluruhannya.

"Nah sisanya jadi 1,5 meter untuk pejalan kaki, 1,5 meter untuk disabilitas, 1,5 meter untuk street furniture , 0,5 sampai dengan 1 meter untuk buffer atau amenities. Sehingga pejalan kaki benar-benar nyaman," ucap Riri

Riri mengakui, kawasan Cikini merupakan destinasi wisata, budaya, dan sejarah masyarakat.

Oleh karena itu, ia pun meningkatkan infrastruktur di kawasan tersebut untuk mempermudah masyarakat yang berjalan kaki.

Sebab menurutnya, saat ini memang pola pergerakan masyarakat lambat laun akan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

"Ditambah transportasi publik sudah oke dipenuhi, feedernya banyak, minibus, transjakarta. Mau tidak mau kita tingkatin infrastruktur yang mendukung transportasi publik ini," kata Riri.

Ia mengatakan, revitalisasi yang ditargetkan Desember 2019 mendatang ini pun nantinya berorientasi aksesibilitas bagi disabilitas.

"Jadi trotoar ini ramah digunakan bagi anak kecil, orang berkebutuhan khusus, hingga lansia," tuturnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/24/10124281/politisi-demokrat-keluhkan-revitalisasi-trotoar-cikini-ini-kata-pemprov

Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke