Djarot Tak Setuju Ganjil Genap untuk Motor, Ini Alasannya

Ia menilai, kebijakan itu tak akan efektif karena orang-orang justru akan membeli motor baru untuk menghindari ganjil genap.

"Enggak lah. Kalau motor jangan. Kalau motor ya, artinya orang akan makin banyak beli motor. Aku punya ganjil, aku beli yang genap lagi," kata Djarot saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Sementara untuk perluasan ganjil genap bagi kendaraan roda empat atau lebih, Djarot mengaku setuju.

Bahkan ia meminta perluasan ganjil genap itu bukan hanya untuk wilayahnya saja, tetapi juga jamnya. Ia meyakini kebijakan itu akan efektif mengatasi polusi hingga kemacetan di ibu kota.

"Untuk ganjil genap oke diperluas dong," kata Djarot.

Kendati demikian, Djarot menilai perluasan ganjil genap itu hanya solusi jangka pendek. Menurut dia, akan lebih baik pemerintah DKI juga segera menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

"Kalau ada ERP ganjil genap enggak usah. Punya mobil, kaya, enggak mau naik angkutan umum, masuk ERP, bayar," kata dia.

Namun Djarot menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki fasilitas transportasi umum terlebih dulu sebelum menerapkan sistem ERP itu.

Dengan demikian, masyarakat yang keberatan dengan kebijakan ERP itu bisa dengan senang hati beralih ke angkutan umum.

"Kalau angkutan umum enggak bagus, ya diperbagus, dibanyakin," kata dia.

Melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019, Anies Baswedan meminta Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI untuk melakukan perencanaan perluasan ganjil genap di Jakarta. Penerapannya akan segera dilakukan selama musim kemarau.

Menariknya, selain mobil pribadi, rupanya wacana pembatasan nomor polusi ini juga akan menyasar ke pengguna sepeda motor.

Kondisi ini karena jumlah pemotor yang makin banyak dianggap berkontribusi meningkatkan polusi udara.

"Ini yang sedang kita diskusikan. Akan kita kaji lebih dalam mengenai sepeda motor akan seperti apa," ucap Kadishub Syafrin Liputo saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/8/2019).