Pemprov DKI Izinkan Pedagang Hewan Kurban Berjualan di Trotoar Tanah Abang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan pedagang untuk berjualan hewan kurban di atas trotoar di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta Arifin mengatakan pedagang diizinkan berjualan di atas trotoar karena pertimbangan waktu yang tidak terlalu lama.

"Kan disitu ditegaskan Pak Wali Kota, Camat, Lurah untuk kemudian memfasilitasi penjualan hewan kurban. Khusus di Tanah Abang memang di pedesterian, tetapi atas dasar pertimbangan waktu yang tidak terlalu lama. Ini lokasi yang digunakan diberikan toleransi untuk berjualan di lokasi itu," ucap Arifin di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019).

Meski demikian, para pedagang diminta agar menjaga kebersihan dan ketertiban. Jika lebaran Idul Adha telah selesai, maka pedagang pun tak diperbolehkan lagi berjualan di trotoar.

"Dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban karena waktunya juga hanya terbatas. Jadi setelah Hari Raya sudah selesai. Jadi itu yang saya dapatkan setelah koordinasi dengan wali demikian," ujar Arifin.

Arifin menyebut bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Jakpus untuk mengizinkan para pedagang berjualan di trotoar menjelang lebaran Idul Adha.

Menurutnya tak hanya wilayah Tanah Abang, pemerintah administrasi wilayah lain juga bisa mengajukan agar trotoar di wilayahnya bisa digunakan oleh pedagang kurban.

"Kembali lagi kepada wilayah, karena memang instruksi itu menugaskan kepada para pejabat wilayah, wali kota, camat, dan lurah, sekiranya itu memang bisa digunakan dengan catatan tidak mengganggu secara umum itu bisa saja," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penampungan dan Pemotongan Hewan Dalam Rangka Idul Adha 2019/1440 H.

Dalam ingub tersebut, Anies memerintahkan Satpol PP untuk menertibkan lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban yang tidak resmi.

"Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan penertiban lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban tidak resmi," demikian bunyi ingub tersebut.

Dalam ingub itu, Anies juga meminta para wali kota dan bupati untuk menetapkan lokasi penampungan dan penjualan hewan kurban di luar jalur hijau, taman kota, trotoar, dan fasilitas umum.