Sarana Jaya Ajukan Anggaran Tambahan Rp 800 Miliar untuk Hunian DP 0 Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membacakan usulan penyertaan modal daerah (PMD) yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

PMD ini dibacakan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2019 ini salah satunya adalah PT Pembangunan Sarana Jaya.

Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.

Dengan adanya PMD ini maka anggaran APBD 2019 yang sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.

Mendengar pengajuan PMD ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan pemprov DKI agar menggunakan hunian DP 0 rupiah secara tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah.

Ia pun meminta agar pembangunan hunian DP 0 rupiah yang selanjutnya, setelah Klapa Village, agar tak perlu memiliki parkiran mobil.

"Tolong prioritaskan masyarakat menengah ke bawah. Tolong selanjutnya dibangun DP 0 jangan ada parkiran mobil. Kalau parkir motor monggo, ini fasilitas DKI. Jangan ada KKN di sini, saya akan cek," kata Prasetio dalam rapat Banggar KUPA-PPAS, di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Prasetio juga mengingatkan agar pembangunan hunian seperti ini seharusnya menyelesaikan masalah kepadatan penduduk di Jakarta agar semuanya memiliki tempat tinggal.

"Target kita menyentuh masyarakat, kepadatan penduduk di Jakarta ini kan luar biasa. Tanah Abang, Tanah tinggi," ujarnya.

Menanggapi Prasetio, Sekretaris Daerah Saefullah mengatakan bahwa hal ini menjadi catatan bagi Pemprov.

"Ini akan menjadi catatan dan akan dibahas lebih dalam dengan rapat komisi," ucap Saefullah.