DPRD DKI Setujui Penambahan Dana untuk Hunian DP 0 Sebesar 800 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait usulan penyertaan modal daerah (PMD) PT Pembangunan Sarana Jaya untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.

Anggaran ini disetujui dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.

Anggaran PMD yang disetujui sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.

"Itu termasuk yang disetujui oleh Komisi B Komisi C dan juga Badan Anggaran jadi rasanya DPRD mendorong DP 0 lebih luas," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana saat ditemui seusai rapat anggaran KUPA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019).

Meski demikian, pengajuan anggaran ini sempat disoroti oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Prasetio mengingatkan Pemprov DKI untuk bisa menggunakan hunian DP 0 rupiah secara tepat sasaran kepada masyarakat menengah ke bawah.

Saat itu Pras mengusulkan agar hunian DP 0 rupiah selanjutnya setelah Klapa Village tak perlu memiliki parkiran mobil.

"Soal parkir mobil itu perlu digaris bawah supaya tidak ada masyarakat yang tidak berpunya justru memiliki rumah DP 0. Justru pemprov mendorong agar masyarakat bawah memiliki rumah. Jangn sampai beralih ke masyarakat yang menengah ke atas," kata Triwisaksana.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membacakan usulan PMD yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah dalam rapat KUPA-PPAS 2019 Senin (12/8/2019) kemarin.

BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2019 ini salah satunya adalah PT Pembangunan Sarana Jaya. Sarana Jaya mengajukan PMD sebesar Rp 800 miliar untuk pengadaan lahan hunian DP 0 rupiah.

Dengan adanya PMD ini maka anggaran APBD 2019 yang sebelumnya sebesar Rp 1,8 triliun menjadi Rp 2,6 triliun.