Walhi Tak Yakin Penerapan Ganjil Genap yang Tebang Pilih Dapat Membuat Masyarakat Beralih Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai perluasan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap yang akan diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menjamin masyarakat beralih transporasi.

Sebab, menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi, pembatasan penerapan ganjil genap masih tebang pilih.

"Tidak menjamin masyarakat akan beralih menggunakan transportasi publik karena penerapannya masih tebang pilih," ujar Tubagus saat dihubungi, Rabu (14/8/2019).

Padahal, menurut Tubagus, dengan membatasi jumlah kendaraan dapat menekan sumber pencemaran.

karena itu ia menyarankan pemerintah untuk menekan produksi atau peredaran kendaraan bermotor di Jakarta. Sebab, selama ini polutan paling banyak disumbang dari kendaraan bermotor.

"Seharusnya saat ini Gubernur DKI Jakarta berani mengatakan beban lingkungan hidup di Jakarta dari kendaraan bermotor sangat tinggi, alih teknologi juga turut mempengaruhi penurunan (produksi motor)," tuturnya.

"Seharusnya ada kebijakan yang komprehensif, baik pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta," lanjut Tubagus.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan mempertimbangkan taksi online bebas dari kebijakan ganjil genap.

Taksi online selama ini memakai pelat hitam yang diperuntukkan bagi kendaraan pribadi bukan pelat kuning seperti untuk angkutan umum pada umumnya.