Praktik Gadai SK Anggota Dewan, Demi Kebutuhan atau Perubahan Gaya Hidup?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada awal masa kerja, mulai banyak anggota DPRD DKI Jakarta yang menggadaikan surat keputusan (SK) anggota ke Bank DKI.

Hal ini dilakukan untuk meminjam uang melalui kredit multiguna yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Berbagai alasan digunakan para wakil rakyat di Kebon Sirih untuk melakukan peminjaman ini. Mereka menggadaikan SK untuk memenuhi kebutuhannya.

Membayar konstituen dan saksi

Pemilihan legislatif yang telah usai ternyata menyisakan utang bagi anggota DPRD DKI yang terpilih.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif menuturkan salah satu alasan anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan SK adalah untuk membayar saksi ketika pemilu.

"Kalau 2014 itu kebanyakan dia punya utang uang saksi. Kan belum ada dibayar. Tarifnya naik yang dulu saksi per orang dikasih Rp 200.000, sekarang pada naik. Ada yang minta Rp 300.000. Saya enggak cerita yang sekarang. Karena saya belum lihat kasatmata sih ya. Tapi 2014 begitu," kata Syarif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Alasan lainnya adalah untuk merawat konstituen. Alasan ini kerap dipakai oleh anggota DPRD yang bukan pengurus partai.

"Tapi kebanyakan mereka sambil menunggu settle mereka di DPRD mereka gunakan untuk keperluan konstituen. Contohnya anggota DPRD yang bukan pengurus partai," kata Syarif.

Menurutnya, anggota DPRD DKI tersebut didatangi para konstituen dan akhirnya sering mengeluarkan uang.

"Anggota DPRD bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituennya. Itu yang saya tahu," ujarnya.

Untuk membeli mobil

Meski demikian, ada sejumlah anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK untuk membeli mobil.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, pada periode sebelumnya, yakni 2014-2019, ada beberapa anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK penetapan karena butuh uang untuk membeli mobil pribadi.

"Kalau tahun kemarin misalkan yang pernah kami dengar adalah ketika mobil dinas dewan ditarik berarti ada biaya transportasi. Banyak teman-teman yang mengambil dari biaya transportasi itu akhirnya buat beli mobil. Pernah dengar kayak begitu," kata Gembong.

Pinjaman dari Bank DKI itu digunakan untuk membeli mobil setelah mobil dinas bagi anggota DPRD ditarik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

"Pernah dengar begitu ketika ada penggantian penarikan kendaraan itu lalu ngambil ke Bank DKI buat beli mobil begitu. Periode sebelumnya dari dapat mobil terus mobilnya ditarik," ucapnya.

Dampak politik dan gaya hidup

Keputusan para anggota dewan ini pun tak luput dari kritik.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, anggota Dewan menggadaikan SK bukan karena kebutuhan. 

Fenomena menggadaikan surat keputusan penetapan anggota Dewan ke bank ini dinilai tidak terlepas dari politik uang dan gaya hidup mewah.

Menurut Lucius, anggota legislatif biasanya ingin membayar utang atas biaya yang dikeluarkan selama masa kampanye. Praktik politik uang membuat pengeluaran caleg membengkak.

"Pengeluaran terbanyak saya duga untuk aksi money politics. Ini pengeluaran yang tak terduga dan tak terukur. Nafsu yang besar untuk menang membuat mereka mengeluarkan uang dalam jumlah tak terduga hingga tak sadar kalau modal nyaris habis," ungkapnya.

Alasan lain adalah tuntutan gaya hidup sebagai anggota Dewan. Menurut Lucius, mereka yang menjadikan gaya hidup sebagai prioritas utama biasanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan.

"Soal gaya hidup itu juga sangat penting. Sebagian anggota menganggap terpilih jadi anggota DPRD sekaligus membuatnya naik kelas menjadi pejabat. Menjadi pejabat, otomatis mesti dengan tampilan 'wah', maka perlu duit untuk mendandani diri," ujar Lucius.

Lagu lama...

Praktik penggadaian SK ini pun nyatanya adalah lagu lama yang terjadi di kalangan wakil rakyat.

Pada periode sebelumnya yakni 2014-2019, praktik ini juga banyak dilakukan di awal masa kerja.

Saat itu, beberapa hari setelah dilantik sebagai anggota DPRD DKI 2014-2019, sebanyak 29 anggota menyerahkan SK ke Bank DKI untuk mengajukan kredit.

SK tersebut digunakan sebagai jaminan bahwa orang yang membayar kredit mampu membayar angsuran.

"SK memang salah satu syarat mengajukan pinjaman," ujar Sekretaris Bank DKI Zulfarshah, dilansir dari Kompas.com pada Kamis (18/9/2014) seperti dikutip dari Kompas.

Pembayaran gaji anggota DPRD DKI dalam setiap periode memang melalui Bank DKI. Kredit yang diberikan merupakan program untuk nasabah yang gajinya dibayarkan lewat Bank DKI.

"Jadi setiap bulan tinggal kami potong (untuk pembayaran angsuran pinjaman)," tambah Zulfarshah.

Kepada anggota DPRD DKI 2014-2019, Bank DKI menawarkan pengajuan kredit dengan nominal mencapai Rp 300 juta.