Disdik DKI Tidak Akan Beri Sanksi Siswa yang Terlibat Demonstrasi di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta tidak berencana memberikan sanksi kepada siswa yang terlibat dalam unjuk rasa berujung ricuh di sekitaran Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2019) kemarin.

Kepala Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Peserta Didik Disdik DKI Jakarta Taga Radja Gah mengatakan, siswa yang terlibat unjuk rasa tersebut tidak akan diberi sanksi, sebab, para siswa tersebut dinilai menjadi korban ajakan untuk demonstrasi melalui aplikasi WhatsApp.

"Jelas, kami tidak ada pemikiran untuk memberikan hukuman. Justru kami khawatir anak kami ini jadi korban (ajakan oknum tertentu untuk unjuk rasa)," kata Taga di Kantor Disdik DKI Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Taga menambahkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan kepolisian terkait jumlah siswa asal DKI Jakarta yang terlibat unjuk rasa.

Ketika sudah diketahui jumlahnya, Disdik DKI Jakarta akan mengundang para siswa beserta orangtuanya ke Kantor Disdik DKI Jakarta untuk mendapatkan pembinaan.

"Kami mencari data (jumlah siswa yang unjuk rasa) itu bukan memberikan hukuman tetapi kami ingin memberikan pembinaan, gitu ya. Bahkan nanti rencana setelah teridentifikasi sekolah mana saja, akan kami panggil sekolahnya, dibina di sini siswanya, sama orangtuanya," ujar Taga.

Pembinaan tersebut bertujuan untuk mencegah terulangnya siswa SMA dan SMP terlibat unjuk rasa.

Sebelumnya, unjuk rasa di sekitar wilayah Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu kemarin diwarnai kericuhan hingga polisi harus menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa pelajar.

Akibat kericuhan itu, beberapa jalan di sekitar Gedung DPR ditutup. Lalu, operasional kereta listrik (KRL) di Stasiun Palmerah juga terganggu.