Rencananya, pelantikan akan digelar pada Minggu (20/10/2019) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, perizinan aksi unjuk rasa tidak diterbitkan pada 15-20 Oktober 2019.
"Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, dari Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda sudah menyampaikan, kita ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa tidak akan menerbitkan STTP antara tanggal 15 sampai dengan 20 (Oktober)," ujar Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).
Argo menjelaskan, pihaknya ingin menciptakan suasana aman dan kondusif serta mengantisipasi terjadinya aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh seperti pada akhir September lalu.
"Kita berharap tidak ada unjuk rasa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan (pelantikan) dengan baik dan lancar. Tentunya ini semua untuk kebaikan dan kelancaran kegiatan tersebut," kata Argo.
"Kita berharap pelantikan ini bisa berjalan baik dan lancar dan dunia internasional bisa melihat demokrasi indonesia yang bagus," lanjutnya.
Sebanyak 31.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah diterjunkan untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.
Sementara itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menambah jumlah personel pengamanan saat pelantikan presiden dan wakil presiden.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf mengatakan, alasan penambahan jumlah personel itu untuk mengantisipasi aksi terorisme seperti peristiwa penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.
"Kita perketat (pengamanan), mungkin yang dulunya sekian anggota, nanti ditambah dua kali lipat. Yang dulu biasanya 1.500 (personel lantas), sekarang (saat pelantikan) sebanyak 3.000-an anggota dikerahkan," kata Yusuf di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/15/16322941/polda-metro-kita-berharap-tidak-ada-unjuk-rasa-hingga-pelantikan-presiden