Menurut dia, PKS tak bisa hanya menunggu rapat pimpinan gabungan terlaksana untuk membahas pemilihan tersebut.
Pasalnya, PKS merupakan partai yang mengajukan dua nama cawagub pengganti Sandiaga Uno, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
"Iya nunggu rapimgab itu kan harus ada komunikasi. Barang ini ada di DPRD, DPRD unsurnya banyak. Ya komunikasi lah dengan semua unsur itu. Kalau duduk-duduk saja mana bisa," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (24/10/2019).
Menurut Taufik, Fraksi Gerindra sudah melaksanakan kewajiban dengan menyetujui cawagub dari PKS.
Maka selanjutnya PKS yang harus mendorong terlaksananya pemilihan.
"Ini gini loh. Kita kan sudah tanda tangan, seharusnya dia yang lebih agresif dari kami. Masa kami yang disuruh agresif, tidak fair," tandasnya.
Ia menambahkan, jika PKS agresif mendorong DPRD DKI, maka seharusnya pemilihan wagub bisa selesai sebelum tahun 2020.
"Target saya sebelum tahun baru selesai. Tidak fair dong kalau kami yang dituntut untuk aktif. Lebih agresif sementara PKS duduk-duduk saja," ujar dia.
Adapun untuk posisi wagub telah kosong sejak 10 Agustus 2018, pascaditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden.
Namun proses pemilihan di DPRD DKI berjalan alot. Pansus menyebut tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.
Namun hingga kini rapimgab untuk pembahasan tatib belum juga terlaksana.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/24/19305831/taufik-tak-adil-kalau-gerindra-diminta-aktif-pilih-wagub-dki-tapi-pks