DPRD DKI Pertanyakan Lonjakan Anggaran Pembangunan Jalur Sepeda hingga Rp 73,7 M

Adapun anggaran yang dialokasikan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk pembangunan jalur sepeda sebesar Rp 73,7 miliar.

Penundaan itu disepakati oleh DPRD Komisi B saat rapat dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Kesepakatan itu ditunda lantaran Komisi B ingin mengetahui rencana induk pembangunan jalur sepeda secara keseluruhan.

“Ini untuk jalur sepeda kita sepakat untuk ditunda, ya,” ujar Sekretaris Komisi B Pandapotan Sinaga di DPRD DKI, Senin (28/10/2019) malam.

Komisi B menilai, rencana jalur sepeda belum jelas. Mereka juga mempertanyakan mengapa tiba-tiba anggaran itu melonjak naik.

Anggaran jalur sepeda masuk dalam anggaran Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di koridor busway.

Awalnya terlihat anggaran itu semula Rp 4,4 miliar, lalu ada penambahan Rp 69,2 miliar hingga total anggarannya menjadi Rp 73,7 miliar.

Pandapotan mempertanyakan lonjakan kenaikan anggaran tersebut. Padahal, jalur sepeda dinilai bukan suatu program yang mendesak.

“Kenapa angka tiba-tiba naik, program gimana? Perencanaannya gimana? Ini saya pikir anggaran dipaksakan. Masa sekian hari naik? Kalau belum mendesak, ya hapus saja,” kata Pandapotan.

Pendapat senada disampaikan Manuara Siahaan, anggota Komisi B lainnya.

Menurut dia, jalur sepeda belum bisa mengurangi kemacetan. Ia meminta Dishub DKI menyiapkan master plan jalur sepeda itu.

Jika tak bisa menunjukkan master plan, ia mengancam untuk mencoret anggaran itu.

“Kalau tidak bisa menunjukkan master plan, dicoret saja,” ucap Pandapotan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syarif mengatakan, pihaknya sudah memiliki master plan.

“Target kita 500 kilometer jalur sepeda tahun 2022 selesai, tahun ini (2019) kami targetkan selesai 69 kilometer sehingga tambahan ini akan digunakan untuk membangun secara bertahap,” ujar Syafrin.

Ia menjelaskan, lonjakan anggaran menjadi Rp 73,7 miliar lantaran program itu kini menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta.

“Jadi bulan Juli program sudah ada, tapi belum kami implementasikan ke prioritas utama. Saat ini Pemrov memprioritaskan program ini artinya kebutuhan jadi penting. Terus dari operator angkutan umum apakah dari Commuterline, Transjakarta, MRT, LRT juga kami fasilitasi jalur sepeda agar pergerakan dari dan ke stasiun terdekat bisa mudah,” ucap Syafrin.

Terkait urgensinya, Syafrin menjawab, sekitar sebulan jalur sepeda diuji coba, ada peningkatan jumlah pesepeda di sejumlah jalur sepeda.

“Peningkatan 580 persenan, artinya rata-rata delapan orang per jam yang melintas jadi 47 atau 48 pesepeda per hari,” kata Syafrin.