Anggaran Lem Aibon Rp 82,8 Miliar Disdik DKI untuk Murid Dipertanyakan

Hal itu heboh diperbincangkan oleh warganet di media sosial setelah salah satu anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana, mengunggah temuan tersebut ke akun Instagramnya @willsarana.

Dalam akunnya, politisi PSI itu awalnya mempermasalahkan sampai sekarang publik belum bisa mengakses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di situs apbd.jakarta.go.id.

Padahal, pembahasan anggaran sudah dimulai di DPRD.

“Namun kami berhasil mendapatkan cara untuk mengaksesnya. Lalu kami temukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan,” tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam anggaran itu, lem Aibon hendak diberikan kepada 37.500 murid.

“Buat apa murid-murid kita disuplai dua kaleng lem aibon tiap bulannya? Tolong jelaskan,” kata dia.

Kompas.com kemudian menelusuri situs apbd.jakarta.go.id berdasarkan link yang diberikan William pada Selasa pukul 22.49 WIB.

Namun, situs tersebut tidak bisa dibuka dan terdapat tulisan info jadwal belum ada yang dipublikasikan.

Tanggapan Dinas Pendidikan

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, pihaknya akan megecek kembali terkait anggaran untuk lem Aibon itu.

“Kami sedang cek kembali apakah ini salah ketik atau bagaimana,” ujar Susi saat dikonfirmasi, Selasa malam.

“Kalau untuk Dinas, saya hanya beli kertas dan tinta. Kami sedang cek ke sekolah-sekolah,” kata dia.

Menurut dia, pihaknya telah melakukan revisi pengajuan anggaran pada akhir pekan lalu. Pihaknya akan kembali menyisir ulang pengajuan anggaran tersebut.

“Kami revisi terakhir hari Jumat hingga Sabtu malam, kami akan lakukan penyisiran kembali untuk mengecek ulang,” tuturnya.

Update:

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyatakan, tidak ada anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor 2020.

"Terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut," ujar Syaefuloh di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Syaefuloh menuturkan, anggaran Rp 82,8 miliar merupakan anggaran sementara yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta.

Anggaran itu adalah anggaran alat tulis kantor seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Namun, anggaran tersebut kemudian disisir kembali oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 22,7 miliar untuk alat tulis kantor di seluruh sekolah di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

"Belanja alat tulis kantor yang di situ ada komponen Aibon disampaikan Rp 82 miliar, sebenarnya alat tulis kantor seluruh sekolah itu hanya Rp 22 miliar," kata Syaefuloh.