Anies Sebut Pembahasan Anggaran 2020 Tak Terganggu Mundurnya 2 Pejabat DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengunduran diri dua pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak akan menganggu proses pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama DPRD DKI.

Dua pejabat itu yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra Satria Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi.

"Kalau terkait pembahasan (anggaran), Insya Allah tidak (mengganggu)," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2019).

Bappeda yang dipimpin Mahendra memiliki peran cukup vital karena bertugas mengoordinasikan seluruh dokumen perencanaan anggaran.

Anies telah menyiapkan pelaksana tugas yang akan memimpin Bappeda untuk sementara waktu. Pelaksana tugas kepala Bappeda akan dijabat Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman Sri Suharti.

Anies menyampaikan, Suharti berpengalaman di bidang perencanaan dan sudah mengikuti proses penyusunan dokumen anggaran di Bappeda sejak dilantik pada 12 September 2019.

"Ibu Suharti sudah mendampingi Bappeda. Selama beliau di sini satu bulan lebih, itu salah satu tugas beliau adalah bekerja bersama Bappeda. Jadi ini tandemnya akan langsung, bisa langsung jalan, karena beliau mengikuti semua prosesnya," kata Anies.

Edy Junaedi dan Mahendra mengundurkan diri di tengah pembahasan rancangan KUA-PPAS untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 yang menuai berbagai kritik.

Edy mengundurkan diri pada Kamis (31/10/2019), sementara Mahendra mengundurkan diri per hari ini.

Sebelum mereka mengundurkan diri, rancangan KUA-PPAS 2020 disoroti dan dikritik banyak pihak karena berbagai anggaran yang janggal.

Di Dinas Pariwisata, anggaran yang disoroti yakni anggaran Rp 5 miliar untuk lima influencer. Anggaran itu pada akhirnya dicoret.

Ada juga berbagai anggaran lainnya yang janggal.

Mahendra yang mengoordinasikan seluruh dokumen perencanaan anggaran pernah menyampaikan, setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum menyusun detail komponen anggaran.

Dengan demikian, detail komponen anggaran yang dimasukan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran sebenarnya dan akan diperbaiki.