Pengamat: Aksi Premanisme Ada ketika Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi meminta jatah parkir parkir minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diperbincangkan publik pekan ini.

Aksi tersebut dinilai meresahkan masyarakat sehingga Polda Metro Jaya menerjunkan tim khusus guna menyelidiki adanya tindak pidana dan dugaan premanisme.

Pengamat Intelejen dan Keamanan Negara Stanislaus Riyatna mengatakan, aksi premanisme muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat ketika negara belum hadir untuk memastikan keamanan dan keselamatan.

"Premanisme akan terjadi ketika negara tidak hadir. Tetapi kalau misalnya negara hadir, aparat keamanan ada, pasti dia (orang yang melakukan aksi premanisme) akan mikir juga gitu loh," kata Stanislaus saat dihuhungi, Selasa (5/11/2019).

Menanggapi aksi meminta jatah parkir di Bekasi, Stanislaus mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjamin keamanan dan keselamatan.

Selain itu, lanjut Stanislaus, kehadiran negara bukan hanya dalam bentuk penjamin keamanan. Namun, diperlukan keikutsertaan pemerintah daerah dalam membina oknum-oknum yang diduga melakukan aksi premanisme.

"Masalah premanisme ini kan sudah sangat lama, kedok ormas ini juga sudah sangat lama. Ini harus menjadi catatan pemerintah bagaimana pembinaan terhadap ormas agar tidak melakukan tindakan pemaksaan atau premanisme," ujarnya.

Stanislaus pun mempersilakan pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan ormas untuk mengelola lahan parkir. Pasalnya, dana parkir adalah salah satu pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, diperlukan payung hukum yang jelas dalam pengelolaan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat.

"Kalau kerja sama harus dikelola secara profesional. Persoalan nanti jasa parkirnya akan merekrut orang-orang dari ormas ya sah-sah saja," ujar Stanislaus.

Sebelumnya diberitakan, video yang menampilkan aksi unjuk rasa beberapa ormas di Kota Bekasi menuntut "jatah" parkir minimarket viral di media sosial.

Video itu diduga diambil saat unjuk rasa ormas pada 23 Oktober 2019 di depan SPBU Narogong, Rawalumbu.

Dalam video tersebut, telontar serangkaian tuntutan dari anggota-anggota ormas agar Pemerintah Kota Bekasi dan pengusaha minimarket "bekerja sama" dengan ormas agar mereka berhak menarik tarif parkir di minimarket.

Hal itu disampaikan karena Pemkot Bekasi tengah menggodok wacana penarikan pajak parkir di banyak titik, termasuk minimarket. Tak ayal, video tersebut membuat gaduh jagat maya dan menimbulkan kesan negatif.

Seorang pria yang tampaknya merupakan perwakilan dari minimarket dalam video itu dipaksa untuk merima tuntutan kerja sama dengan ormas tersebut.

Tak ayal, video tersebut membuat gaduh jagat maya dan menimbulkan kesan negatif.

Senin pagi, perwakilan ormas pun duduk satu meja dengan Wali Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Dandim 05/07 Kota Bekasi di Kantor Wali Kota Bekasi.

Usai pertemuan itu, Deni M Ali, Ketua Resto GIBAS Kota Bekasi, salah satu ormas yang turut berunjuk rasa 23 Oktober lalu, memohon maaf atas serangkaian ucapan anggotanya dan ormas-ormas lain yang membuat gaduh belakangan ini.