Pemprov DKI Klaim Program Penataan RW Kumuh Tak Asal Susun Anggaran

Menurut Yaya, anggaran itu disusun berdasarkan harga yang ditetapkan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo).

Yaya menyampaikan itu menanggapi kritik DPRD DKI Jakarta soal besarnya anggaran rencana penataan kampung kumuh yang dikerjakan oleh konsultan.

"Kami itu dasarnya dari e-budgeting. E-budgeting itu dasarnya dari Inkindo, mereka yang kasih harga. Jadi bukan asal-asalan Dinas Perumahan," ujar Yaya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/11/2019).

Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat Suharyanti menjelaskan, anggaran yang diusulkan untuk tiap RW akan digunakan untuk lima konsultan atau tenaga ahli, yakni ahli planologi, ahli sipil, arsitek, ahli sosial ekonomi, dan ahli pemberdayaan masyarakat.

Para tenaga ahli itu bertugas untuk mengkaji kehidupan masyarakat di RW yang akan ditata selama 24 jam. Mereka juga menggali kebutuhan dan keinginan masyarakat soal konsep penataan kampung itu.

Selain lima tenaga ahli, anggaran itu juga digunakan untuk seorang fasilitator, seorang surveyor, seorang estimator, seorang drafter, dan seorang yang mengerjakan laporan-laporan yang mereka kerjakan.

Jika dalam satu kelurahan ada beberapa RW kumuh yang akan ditata dengan konsep CAP, lima tenaga ahli itu juga bertugas melakukan hal yang sama di RW-RW lainnya di kelurahan tersebut.

Pemprov DKI hanya menambah anggaran untuk biaya fasilitator dan surveyor. Sebab, fasilitator dan surveyor hanya bisa bekerja untuk satu RW, bukan beberapa RW dalam satu kelurahan seperti halnya tenaga ahli.

"Di anggaran terlihat anggaran 1 RW berapa, untuk 2 RW berapa, tidak kelipatan ya, tidak seperti yang anggota Dewan sampaikan kalau 1 RW Rp 500 juta, berarti 2 RW mencapai Rp 1 miliar, tidak begitu," kata Suharyanti saat dihubungi terpisah.

Pemprov DKI Jakarta akan membuat rencana penataan 76 RW kumuh di Jakarta pada 2020.

Total anggaran konsultan yang dibutuhkan untuk membuat rencana penataan kampung kumuh dengan konsep CAP itu mencapai Rp 25,572 miliar.

Anggaran itu tersebar di enam Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam dokumen rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai anggaran yang diusulkan terlalu besar. Komisi D meminta Pemprov DKI merevisi pengajuan anggaran tersebut.

Ida meminta anggaran yang diajukan lebih masuk akal.

"Mereka harus ada revisi (anggaran), kalau tidak ya kami coret," ujar Ida.