PSI Kerap Bongkar Anggaran Janggal, F-Gerindra : Genitnya Harus Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Mohamad Taufik meminta agar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk tidak terlalu mencari perhatian publik dengan membongkar anggaran ganjil dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Hal ini diungkapkan Taufik dalam konferensi pers Fraksi Gerindra untuk menanggapi anggaran janggal KUA-PPAS yang dipublikasi oleh PSI. Dua di antaranya yakni soal anggaran lem Aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar dan anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 123 miliar.

Menurut Taufik, tak ada yang istimewa soal penemuan anggaran ganjil dalam KUA-PPAS itu. Perkara seperti ini lazim dalam menggodok anggaran.

Politisi Gerindra ini menyayangkan ketika anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana membuka anggaran itu dan menyebarluaskan melalui akun media sosialnya yang berujung polemik di masyarakat.

"Sebenarnya enggak ada yang istimewa cuma genitnya saja yang buat saya harus dikurangi dikit. Enggak apa-apa genit boleh enggak ada masalah," kata Taufik di ruang konferensi pers Fraksi Gerindra, lantai 2, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Taufik mengisahkan, pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dirinya juga pernah menemukan anggaran janggal.

Bedanya, ketika menemukan anggaran janggal itu, Taufik lalu memanggil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi.

Ia mengklaim tak ingin membuka hal ini ke publik lantaran anggaran yang diajukan masih sebatas perencanaan dan belum dibahas antara eksekutif dan legislatif.

"Dulu temuan ini juga ada. Dulu saya temukan selisih Rp 1,2 triliun tapi saya enggak buka ke publik," tuturnya.

Ketua DPW Gerindra KDI Jakarta ini menilai metode mengulik anggaran yang dilakukan William harus diubah.

Menurut dia, tempat yang pas untuk mengupas anggaran adalah dalam forum resmi pembahasan anggaran, bukan di ruang publik. Dengan demikian hal ini tak menimbulkan spekulasi dan polemik di masyarakat.

"Saya kira ini metode baru anggota dewan dan mestinya berubahlah ayo kita diskusi dengan argumen yang kuat di dalam rapat. Jadi mendefinisikan transparansi itu bukan di awur-awur," tuturnya.

Diketahui, pembahasan anggaran KUA-PPAS untuk APBD 2020 banyak menuai polemik.

Banyak usulan anggaran yang membuat publik bertanya-tanya yakni anggaran Rp 5 miliar untuk influencer, anggaran lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian pulpen Rp 124 miliar, dan pembelian komputer Rp 121 miliar.