Pakar: Pelibatan Ormas Dalam Pengelolaan Parkir Harus Atas Persetujuan Pengusaha Ritel

Pemerintah Kota Bekasi tampaknya serius dengan rencana pengelolaan parkir di minimarket oleh ormas. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen menyatakan, jajarannya kini tengan menggodok aturan teknis untuk mengatur hal itu.

Pakar ekonomi dan kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy menyoroti beberapa hal terkait rencana tersebut.

Pertama, pemerintah daerah mesti melakukannya dengan persetujuan pengusaha ritel yang bersangkutan.

"Karena fasilitas umum (lahan parkir) itu bukan punya pemerintah, jadi harus dengan persetujuan si pemilik (ritel) juga. Enggak bisa enggak. Bisa dilihat sebagai pemberian kerja kepada ormas tadi, tetapi syaratnya dengan persetujuan si pemilik. (Ormas) enggak bisa ditugasin begitu saja," kata Ichsanuddin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/11/2019) pagi.

Doktor ekonomi dari Universitas Airlangga itu menyebutkan, sebetulnya tidak ada masalah pada kebijakan Pemerintah Kota Bekasi menggandeng pihak ketiga, dalam hal ini ormas, untuk mengelola parkir di minimarket. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai efisiensi pemerintah, karena keterbatasan jumlah tenaga kerja di lingkungan  pemerintah.

Akan tetapi, pemerintah harus transparan dalam proses penunjukan ormas yang akan mengelola parkir. Mekanisme bagi hasilnya juga mesti jelas.

"Tapi, untuk bekerja sama dengan pihak ketiga itu dia harus dilelang, mana yang memberikan jaminan terbaik," ujar Ichsanuddin.

"Lalu, kalau dia ingin meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah), maka pertanyaan berikutnya adalah soal pendapatannya itu sendiri. Jika ternyata prosentase pendapatannya lebih besar kepada ormas, itu patut dicurigai," tambah dia.