Masuk dalam Usulan 4 Cawagub Gerindra, Sekda DKI Dinilai Paling Berpeluang

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra baru saja mengajukan empat nama calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Keempat nama tersebut adalah Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry J Yuliantono, Sekretaris Jenderal Gerindra Riza Patria, dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai dari keempat nama yang diajukan, Saefullah yang berpeluang untuk menjadi wakil gubernur DKI Jakarta.

"Kalau kemudian deadlock dan ada negosiasi maka kemungkinan Sekdalah yang paling berpeluang karena dianggap lebih netral," ujar Hendri melalui sambungan telepon, Senin (11/11/2019).

Meski demikian, Hendri pun menagih kelanjutan usulan terdahulu dua nama cawagub dari PKS.

Sebab hingga kini dua nama yang diajukan PKS itu masih alot di DPRD. Ia menilai, dalam pemilihan cawagub ini kekuatan lobi PKS sangat menentukan.

"Kekuatan lobi PKS akan sangat menentukan, mestinya ya PKS lebih berjuang mendapatkan kursi wagub ini," katanya.

Ia mengatakan, seharusnya PKS dapat membuktikan jika partainya siap menjadi partai elite.

"Ini bukan sekadar gengsi tapi juga pembuktian bahwa PKS juga siap jadi elite, tidak hanya kuat di akar rumput," ucapnya.

Hendri menyarankan agar PKS mempertahankan dua calon cawagub yang diusulkan pihaknya, meski ada empat nama yang diusulkan Gerindra.

"Kita akan menyaksikan seberapa kuat daya gedor PKS ini. Jadi kalau posisi wagub ini saja enggak bisa dia pertahankan, wah jangan berharap banyak bahwa PKS akan menjadi oposisi yang diperhatikan penguasa," tuturnya.

Adapun posisi wagub DKI telah kosong sejak 10 Agustus 2018, setelah ditinggal Sandiaga Uno yang maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2019.

Namun proses pemilihan cawagub pengganti Sandiaga di DPRD DKI berjalan alot. Panitia khusus (pansus) untuk pemilihan cawagub menyebutkan, draf tata tertib pemilihan wagub sudah selesai dibahas.

Namun hingga kini rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk pembahasan draf tatib belum terlaksana.