Bima Arya Anggap Pilkada Langsung yang Terbaik, Cukup Perbaiki Sistemnya

Bima menilai, pilkada langsung merupakan cermin dari sebuah bentuk demokrasi. Sebab, selain untuk memaksa para pemimpin agar bekerja keras, pilkada langsung juga membuka ruang yang luas untuk kaderisasi kepemimpinan nasional.

"Esensi dari demokrasi adalah partisipasi. Pilkada langsung menjamin itu. Bukan saja pada tahap pemilihan, tapi juga pada saat pemerintahan, karena pemilih punya hak untuk menagih janji kampanye," ucap Bima, Selasa (12/11/2019).

Bima menambahkan, untuk di daerah tertentu yang indeks sosial ekonominya rendah, bisa saja ada mekanisme lain dalam penerapan pemilihan kepala daerahnya.

Meski begitu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini tetap menginginkan agar sistem pilkada langsung jangan dihapus.

"Sempurnakan saja sistemnya," sebut Bima.

Soal tingginya biaya pemilu langsung, Bima beranggapan hal itu tidak sepenuhnya benar.

Kata Bima, ketika pemilih (masyarakat) makin terdidik maka biaya juga akan makin murah.

"Selain itu kan bisa disepakati komponen pembiayaan apa yang dibebankan negara dan mana yang oleh partai atau kandidat," tuturnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.