Salin Artikel

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Batalkan Pembangunan Hotel Bintang 5 di TIM

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurungkan niat untuk membangun hotel bintang lima di area Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.

Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, sikap tersebut merupakan perintah langsung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

"Khususnya yang menyangkut pembangunan hotel pasti kita akan tunduk kepada perintah DPP Partai yakni koordinasi dengan SKPD untuk mengurungkan niat Pemprov DKI membangun hotel bintang lima di area pelestarian budaya," ucap Gembong saat dihubungi Minggu (24/11/2019) malam.

Gembong menuturkan, TIM sedianya menjadi ruang untuk melestarikan budaya leluhur bangsa.

Maka, seharusnya revitalisasi yang dilakukan tidak boleh melenceng dari tujuan untuk melestarikan budaya apalagi hingga menjadi ladang bisnis.

"Revitalisasi yang dilakukan tidak boleh melenceng dari tujuan itu. Jangan ruang yang diperuntukkan bagi ketahanan budaya, tapi justru dimanfaatkan untuk area bisnis. Itu kan keluar dari konteks pelestarian budaya," terang dia.

Terkait sikap para seniman dan budayawan yang juga menolak pembangunan hotel bintang lima di TIM hingga memicu pertikaian dengan Deputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud DKI Jakarta Dadang Solihin beberapa waktu lalu, Gembong menilai memang seniman tengah memperjuangkan hak mereka.

Menurut dia, pembangunan hotel itu sudah masuk ke ranah bisnis, padahal budaya tidak bisa dicampuradukkan dengan bisnis.

"Orientasinya sudah berbeda, bukan lagi melestarikan budaya tapi bicara untung rugi. Rasanya tidak pas saja seniman disuruh menginap di hotel bintang lima, seniman kan orang yang begitu bebas, enggak elok juga kalau penyediaan hotel bintang lima yang tarifnya pasti mahal untuk seniman," kata Gembong.

"Alasan pak anies untuk membangun hotel ini hanya kamuflase untuk menutup dari publik bahwa ada orientasi bisnis di sana," tambah Ketua Fraksi PDI-P dua periode ini.

Sebelumnya, sebuah video rekaman yang memperlihatkan Deputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud DKI Jakarta Dadang Solihin tengah memarahi seniman di TIM ramai dibicarakan di media sosial.

Video itu diunggah pada Sabtu (23/11/2019) pukul 16.00 WIB dalam akun Facebook Humor Politik.

Dalam video itu, Dadang terlihat berdiri dari tempat duduknya sambil mengungkapkan, "Mau tidak diskusi? Mau tidak diskusi?" ujarnya tegas.

Situasi memanas usai Dadang berkata demikian. Beberapa orang menunjukkan rasa tidak sukanya.

"Wah biasa aja dong jangan galak-galak," seru beberapa orang dalam video rekaman tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/25/07480911/fraksi-pdi-p-minta-pemprov-dki-batalkan-pembangunan-hotel-bintang-5-di

Terkini Lainnya

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Tak Ada yang Janggal dari Berubahnya Pelat Mobil Dinas Polda Jabar Jadi Pelat Putih...

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai 'Diviralkan' Pemilik Warteg

[POPULER JABODETABEK] Mobil Dinas Polda Jabar Sebabkan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ | Apesnya Si Kribo Usai "Diviralkan" Pemilik Warteg

Megapolitan
Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Cara Naik Bus City Tour Transjakarta dan Harga Tiketnya

Megapolitan
Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Diperiksa Polisi, Ketum PITI Serahkan Video Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Gilbert

Megapolitan
Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Minta Diskusi Baik-baik, Ketua RW di Kalideres Harap SK Pemecatannya Dibatalkan

Megapolitan
Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke