Salin Artikel

Perbaikan JPO Kedoya Ditarget Selesai dalam Waktu Seminggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Perbaikan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Kedoya diperkirakan selesai dalam satu minggu.

"Sudah, sudah kami langsung permak, habis itu langsung kami ganti atapnya. Perkiraan seminggu selesai lah, jadi bagus lagi. Dari kemarin, paling lima hari lagi selesai," ucap Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dihubungi, Selasa (26/11/2019).

Hari menambahkan, proses perbaikan dibagi menjadi beberapa tahap sesuai dengan kebutuhannya.

Dimulai dari perbaikan atap yang bolong, pengelasan besi-besi yang karatan, pengecatan hingga pemasangan lampu penerangan.

"Ya, itu lagi dicopotin, nanti kami set pakai yang baru dicat. Yang atap itu pada bolong-bolong tuh, dicopot semua yang bolong-bolong, kami ganti yang baru. Sesudah itu tangga yang keropos kami las-las lagi, dan setelahnya baru kami cat semua," tutur Hari.

Pantuan Kompas.com di lapangan, jalur tengah JPO memang masih bolong atapnya. Namun, di dua sisi JPO yang dekat dengan tangga, atapnya sudah diganti baru dengan bahan dasar seng.

Diberitakan sebelumnya, jembatan JPO yang menghubungkan antara Jalan Kedoya Raya dan Jalan Perjuangan serta berada di atas Jalan Tol Jakarta-Tangerang terlihat rusak di beberapa titik.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan membuat pejalan kaki yang menyeberang tak nyaman ketika hujan turun. Sementara pada siang hari, terik matahari begitu terasa.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/26/19293971/perbaikan-jpo-kedoya-ditarget-selesai-dalam-waktu-seminggu

Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke