Dalam Sepekan, Ada 653 Pelanggar Jalur Sepeda yang Ditilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, sebanyak 653 pengendara kendaraan bermotor yang menyerobot jalur sepeda di Jakarta, ditilang, dalam waktu satu pekan penindakan pelanggar jalur sepeda.

"Total yang sudah melanggar (jalur sepeda) dari 25-29 November kemarin itu 653 kendaraan, itu ditilang," ujar Syafrin saat dihubungi, Senin (2/12/2019).

Syafrin merinci, pengendara roda dua yang ditilang sebanyak 557 orang, sementara pengendara roda tiga sebanyak 33 orang, dan pengendara roda empat sebanyak 63 kendaraan.

Jumlah pelanggar jalur sepeda setiap harinya fluktuatif. Pelanggaran terbanyak terjadi pada Selasa pekan lalu.

"(Pelanggaran pada) Kamis-Jumat grafiknya justru turun, Jumat jadi 68 kendaraan, (pelanggaran) tertinggi pada Selasa sebanyak 165 kendaraan," kata dia.

Penindakan pelanggar jalur sepeda, lanjut Syafrin, saat ini masih dilakukan petugas Dinas Perhubungan dan polisi. Namun, Pemprov DKI dan polisi berencana memberlakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) bagi pelanggar jalur sepeda.

Polisi diketahui sudah memasang sejumlah kamera ETLE di sejumlah ruas jalan Jakarta. Polisi membeli kamera ETLE menggunakan dana hibah yang diberikan Pemprov DKI.

"Ke depan, kami akan lakukan pengawasan secara elektronik. Tahun ini polisi akan melengkapi 12 titik (kamera ETLE), kamera yang sudah terpasang akan ditambah 45. Tentu dengan adanya kamera itu, tilang elektronik akan dimasifkan," ucap Syafrin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penetapan Jalur Sepeda sejak Jumat (22/11/2019).

Dengan terbitnya aturan itu, pelanggar yang menerobos jalur sepeda di atas trotoar maupun bahu jalan dengan marka garis putih utuh, bisa langsung ditindak.

Para pelanggar akan dijerat Pasal 284 tentang Hak Utama Pejalan Kaki dan Pasal 287 Ayat 1 tentang Pelanggaran Rambu atau Marka Jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Para pelanggar itu akan dikenakan denda maksimal sebesar Rp 500.000 atau pidana pinjara maksimal dua bulan.