Berbagai Polemik Seputar TGUPP, Tim Gemuk Anies yang Beranggaran Besar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu hal yang terus diperbincangkan. 

Sejak awal pemerintahan Anies, tim ini dikritik baik dari segi anggaran sampai jumlah personelnya. Hal itu berlangsung sampai tahun kedua pemerintahan Anies ini.

Pada pembahasan APBD DKI 2020, anggaran TGUPP kembali jadi perdebatan.

Pemprov DKI Jakarta mulanya mengusulkan anggaran untuk TGUPP sebesar Rp 19,8 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Anggaran itu paling banyak digunakan untuk menggaji 67 anggota TGUPP.

Namun Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk memangkas anggaran TGUPP DKI Jakarta dari RAPBD yang hanya untuk menggaji 50 anggota TGUPP.

Artinya 17 orang lainnya harus diberhentikan. Tetapi, belum diketahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk gaji 50 anggota tersebut.

"Dengan mengucapkan bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," ujar Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sambil mengetuk palu dalam rapat pembahasan RAPBD 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019) malam.

Awalnya TGUPP terdiri dari lima bidang. Karena adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP dikerucutkan menjadi empat bidang.

Keempat tersebut yakni bidang ekonomi dan percepatan pembangunan, bidang respons strategis, bidang hukum dan pencegahan korupsi, serta bidang pengelolaan pesisir.

Perubahan anggota dan anggaran TGUPP

Jika melihat dari awal TGUPP dibentuk pada era Presiden Joko Widodo menjabat gubernur DKI Jakarta, jumlah anggota terus meningkat dan anggarannya terus bertambah.

Pada masa Jokowi, anggota TGUPP hanya berjumlah tujuh orang. Tugasnya memantau dan memberikan masukan kepada gubernur untuk membangun Jakarta yang anggarannya menggunakan operasional atau gaji gubernur.

Pada era Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama, jumlah TGUPP mulai ada penambahan. Basuki atau Ahok merevisi pergub tentang TGUPP yang disusun Jokowi dengan menerbitkan Pergub Nomor 163 Tahun 2015.

Dalam Pasal 8 disebutkan, anggota TGUPP terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan paling banyak 9 orang anggota.

Artinya, saat itu Ahok mengusulkan penambahan 2 orang anggota TGUPP.

Ketentuan anggota TGUPP sama, terdiri dari PNS DKI dan profesional atau ahli. Anggaran pun masih tidak dialokasikan di APBD DKI.

Jumlahnya kemudian melonjak ketika Anies menjadi gubernur. Anies menambah jumlah anggota dan membebankan anggarannya pada APBD DKI Jakarta.

Kenaikan anggaran paling drastis terjadi pada tahun 2018. Jika pada 2017 alokasi anggaran TGUPP hanya sebasar Rp 1,07 miliar, maka 2018 meningkat menjadi Rp 16,20 miliar.

Anggaran TGUPP pun kembali dinaikan pada APBD DKI 2019 dan 2020 yang saat ini menjadi 50 anggota dari total anggaran Rp 19,8 miliar.

Semua itu membuat keberadaaan TGUPP menimbulkan pro dan kontra. Belum lagi disebutkan salah satu anggotanya yang merangkap pengawas tujuh rumah sakit di Jakarta.

Namun, Anies mengklaim selama ini TGUPP bekerja efektif.

"Kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," ucap Anies di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," lanjut dia.

DPRD kritik hasil kerja nyata

TGUPP DKI Jakarta dari RAPBD DKI Jakarta tahun 2020, mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Salah satunya Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono yang menilai tugas anggota TGUPP tak sesuai nama yang seharusnya mempercepat pembangunan Jakarta.

Menurutnya, jumlah anggota TGUPP yang banyak justru memperlambat pembangunan Jakarta.

"Judulnya tim percepatan, (tetapi) dengan jumlah yang begitu banyak, maka bukan percepatan, Pak Gubernur mendapatkan informasi dari 70 sekian orang, bukan tambah cepat, tapi justru tambah lambat," ucap Gembong dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Bahkan Gembong menuding, anggota TGUPP kebanyakan merupakan tim sukses Gubernur DKI Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017.

"Yang terjadi sekarang kan hanya menempatkan tim-tim sukses kemarin, rata-rata adalah tim sukses ( Anies) semua. Bohonglah kalau tidak seperti itu," katanya.

Mundurnya Marco Kusumawijaya

Di tengah riuhnya sorotan DPRD DKI soal kinerja dan anggaran TGUPP, Marco Kusumawijaya sebagai ketua TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir yang dibentuk pada Juni 2018,  mundur dari tim itu.

"Iya (sudah bukan TGUPP), sudah mengundurkan diri sejak 1 Desember," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Suharti, Selasa (10/12/2019).

Kepada Suharti, Marco mengaku mundurnya dari TGUPP karena ingin fokus menulis buku.

"Info beliau ke saya, akan fokus nulis buku," kata Suharti.

Sebelum bergabung dalam TGUPP, Marco merupakan seorang arsitek, peneliti, dan perencana perkotaan yang aktif di organisasi Rujak Center for Urban Studies.

Marco juga sempat menjadi tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebelum dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.