Disetujui 7 Fraksi, Pansus Banjir DPRD DKI Akan Tetap Diajukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus) banjir.

Tujuh fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.

Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jupiter mengatakan, rencana pembentukan pansus dinilai penting dilakukan untuk menelusuri fakta, data, dan membahas penanggulangan banjir.

"Kami menegaskan kembali bahwa kami sepakat tetap akan melanjutkan usulan kepada pimpinan mengenai pembentukan pansus banjir," ucap Jupiter di lantai 4, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

"Pansus ini tidak boleh belok kiri, belok kanan. Dia harus on the track hanya untuk menelusuri, mencari data, fakta, informasi serta konsep penanggulangan banjir di DKI Jakarta ke depan," imbuhnya.

Jupiter menegaskan, keberadaan pansus banjir nantinya bukan untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara pribadi.

Namun, pansus disebut untuk membantu Anies dalam menyelesaikan permasalahan banjir.

"Pansus ini tidak boleh menyerang pribadi atau menganggu kepemimpinan yang sah Gubernur DKI Jakarta. Namun, pansus ini justru untuk membantu Pak Gubernur dalam mencari solusi terhadap pengendalian banjir di DKI Jakarta," tuturnya.

Anggota Komisi C ini berjanji bahwa dengan turun tangan dewan mengawasi banjir akan menghasilkan konsep penanggulangan yang tepat dan cepat.

"Sehingga kalau pansus ini berjalan, dan tercapai sasaran. Sehingga kita bisa punya konsep banjir. Dewan bisa menganggarkan," ujar Jupiter.

Diketahui, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mewacanakan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki banjir besar yang menerjang Jakarta beberapa waktu lalu hingga menggenangi sebagian wilayah ibu kota.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan penyebab banjir dan dampaknya terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri lantaran membawa kerugian yang besar untuk warga.

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kami bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Namun Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik tak menyetujui adanya pansus banjir tersebut karena menurutnya terkesan lebay.

"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca banjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com.