Pro dan Kontra DPRD DKI soal Wacana Pansus Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa banjir di DKI Jakarta memunculkan wacana baru bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Sejumlah anggota mewacanakan untuk membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki banjir.

Wacana ini bermula ketika sejumlah anggota DPRD DKI yakni Ketua Fraksi Golkar Basri Baco, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, dan Anggota fraksi PSI Anggara Wicitra, Anthony Winza, Anggota Fraksi PDI-P Wa Ode Herlina, dan Anggota Fraksi PAN Farazandi, meninjau lokasi banjir di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Basri Baco mengatakan, penyebab banjir dan dampaknya terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri lantaran membawa kerugian yang besar untuk warga.

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Hingga saat ini pun sudah ada tujuh fraksi yang menyetujui pembentukan pansus banjir yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB-PPP.

Sedangkan yang masih belum memutuskan sikap adalah Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS.

Wacana ini memang memunculkan pro kontra dari anggota-anggota DPRD DKI sendiri.

Ada yang menganggap pansus urgen dibentuk, namun sebagian menilai tak perlu ada pansus dan banjir sebaiknya dibahas di forum DPRD biasa layaknya rapat DPRD.

Untuk tengahi PUPR dan Pemprov

Basri Baco menjelaskan, pansus banjir nantinya akan mengumpulkan fakta dan data mengenai banjir Jakarta serta solusi yang bisa diambil.

"Tujuan pansus adalah mencari fakta dan data terhadap apa penyebab banjir yang utama, kemudian bagaimana solusinya sehingga ke depan tidak terjadi lagi banjir yang dahsyat ini," ucap Basri di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Menurut dia, tim pansus banjir juga bisa menjadi penengah solusi banjir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menilai, selama ini Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta seringkali saling lempar terkait banjir Jakarta termasuk pekerjaan normalisasi sungai.

"Sehingga juga bisa menetralkan atau mencari titik temu konflik antara Pemprov dengan Kementerian PUPR yang selalu lempar-lemparan terkait mengenai apa penyebab utama banjir. Karena itu adalah hak dari Dewan maka kita akan pergunakan," ujar dia.

PAN ingin Anies lebih baik

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani mendukung penuh wacana pembentukan pansus tersebut agar penanganan banjir pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa semakin baik.

"Saya support. Kita setuju, bukannya untuk menjatuhkan siapa-siapa, kita ingin mendukung Pak Anies harus sukses salah satunya ini (penanganan) banjir harus sukses di masa Pak Anies," ucap Zita.

Dengan adanya pansus, lanjut dia, DPRD DKI juga turut memberikan solusi untuk penanggulangan banjir. Selain itu, anggaran penanggulangan banjir juga terealisasi dengan baik pada tahun 2021.

"Supaya ketahuan solusi konkretnya apa, untuk kita bisa menganggarkan dengan jelas di 2021, jangan mengulang lagi anggaran untuk solusi banjir malah enggak ada. Salah kita juga di DPRD," jelasnya.

Nasdem nilai Pemprov tidak serius atasi banjir

Sedangkan Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menilai pansus banjir perlu dibentuk karena Pemprov DKI Jakarta dianggap tak serius menanggulangi banjir.

"Beberapa partai sudah sepakat membentuk pansus ya. Artinya ini kami melihat pemprov seperti tidak ada keseriusan menghadapi banjir. Siap atau tidak menghadapi banjir,makanya di pansus kami harus tahu apa yang mau diwacanakan," kata Nova.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI ini menegaskan bahwa kejadian banjir yang menggenangi sebagian besar wilayah Jakarta hingga memakan korban beberapa waktu lalu sudah menjadi bukti yang cukup bahwa Pemprov tak siap menghadapi banjir.

Padahal Pemprov DKI kerap kali menyakinkan jika mereka telah siap menanggulangi banjir termasuk mempersiapkan semua alat.

"Kejadian kemarin kan, ini kan ada ketidak siapkan pemprov terhadap banjir kemarin. Selama ini misal paparan pas 23 Desember di Komisi D kemarin paparan sih bagus semuanya. Pas terjadi seperti ini ada saja, pompa rusak lah," tuturnya.

Gerindra tak setuju

Berbeda dengan tiga fraksi tersebut, Fraksi Gerindra justru tak setuju adanya pansus banjir.

Anggota Fraksi Gerindra Syarif menyebutkan tak ada yang perlu dibahas dalam pansus apalagi jika hanya terkait kejadian banjir yang menggenangi ibu kota beberapa waktu lalu.

"Nah ini, tim pansus ini kan genit-genitnya saja, politik. Apa yang mau dipansuskan, apa yang mau dicari orang data-data sudah lengkap. Untuk apa, kalau genit ya begitu," terang Syarif.

Sekretaris Komisi D ini berpendapat bahwa untuk permasalahan banjir hanya perlu dibahwa dalam rapat biasa bersama dinas terkait.

"Itu kan sebatas wacana menurut saya, wacana ingin membuat pansus. Ya menurut saya cukup dengan rapat bersama SKPD terkait, dicari penyebab dan cara ke depan supaya tidak terulang banjir seperti sekarang," tutup dia.