Beda Sikap di Internal F-Gerindra DPRD DKI soal Pansus Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) banjir masih menjadi pro-kontra di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pansus banjir akan dibentuk dengan tujuan mencari data fakta banjir besar Jakarta beberapa waktu lalu.

Pun mencari solusi ampuh mengatasi masalah tersebut.

Nyatanya, tak seluruh anggota menyetujui rencana tersebut.

Bahkan di internal Fraksi Gerindra pun memunculkan dua kubu suara.

Awalnya ikut menyetujui

Wacana pembentukan pansus bermula ketika sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta meninjau lokasi banjir di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa (7/1/2020) lalu.

Saat itu Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, penyebab banjir dan dampaknya terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri lantaran membawa kerugian yang besar untuk warga.

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kita bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kita membentuk suatu tim panitia khusus (pansus) untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," ucap Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Ketua Fraksi Gerindra Rani Maulani yang hadir turut mengiyakan dan setuju dengan adanya pansus banjir.

Wakil Ketua DPRD Fraksi Gerindra menolak

Namun wacana ini ditolak mentah-mentah oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik.

Menurut Taufik, pembentukan pansus banjir terkesan berlebihan karena seolah mencari kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal banjir yang melanda ibu kota beberapa waktu lalu.

"Enggaklah. Lebay, sekarang jangan nyari kesalahan. Justru yang harus didorong adalah bagaimana penanganan pasca banjir," ucap Taufik saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/1/2020).

Ia mengatakan, penyebab banjir di Jakarta saat itu sudah jelas, yakni curah hujan yang tinggi dan debit air yang besar maka tidak perlu dicari penyebabnya.

DPRD, kata dia, hanya perlu mengadakan pertemuan yang menghadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta kepala daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi untuk membicarakan masalah penanggulangan banjir.

Dianggap hanya politis

Penolakan juga dilontarkan anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif. Ia tak menyetujui adanya pansus banjir.

Ia berpendapat, tak ada yang perlu dibahas dalam pansus.

Apalagi jika hanya terkait bencana banjir yang menggenangi ibu kota beberapa waktu lalu.

"Nah ini, tim pansus ini kan genit-genitnya aja, politik. Apa yang mau dipansuskan, apa yang mau dicari orang data-data sudah lengkap. Untuk apa, kalau genit ya gitu," ucap Syarif.

Bantah pecah suara

Meski ada perbedaan pendapat ini, Ketua Fraksi Gerindra Rani Maulani membantah bahwa internalnya pecah suara.

"Oh enggak (pecah suara) kan saya tetap. Tapi lebih ke masyarakatnya dahulu. Kalau ada cara lebih baik misalnya ini kita panggil semua yang terkait, tanpa pansus bisa," ujar Rani.

Tetapi Rani juga tak menolak adanya pansus banjir selama hal tersebut bertujuan baik bagi masyarakat.

"Dari awal saya sudah bilang, kalau memang pansus itu bisa dibuat, terus demi kebaikan enggak masalah. Tapi kalau ada cara lain lebih baik dari pansus kenapa gak kita laksanakan?" kata dia.