Gaduh Izin Revitalisasi Monas, Sekda DKI Singgung Pembangunan di Medan Merdeka yang Tak Izin Mensetneg

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, tidak hanya mengatur soal izin pembangunan di kawasan Monas.

Menurut Saefullah, keppres itu juga mengatur pembangunan di zona penyangga kawasan Monas yang juga harus mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara.

Yang termasuk zona penyangga, kata Saefullah, yakni area Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan, area Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Lapangan Banteng, Sungai Ciliwung, Jalan Kebon Sirih, dan Jalan Abdul Muis.

Namun, pembangunan di zona penyangga itu tidak pernah melalui proses izin ke Komisi Pengarah.

Saefullah menjelaskan itu saat ditanya soal revitalisasi Monas yang dilaksanakan tanpa mengantongi izin Komisi Pengarah.

"Idealnya kalau mau mengikuti keppres, seluruh aktivitas yang ada di situ harus mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah. Mungkin ada kelalaian di antara semuanya ini, itu enggak pernah dilakukan, gitu lho, jadi biasa-biasanya berjalan saja," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Meskipun demikian, Saefullah menyatakan Pemprov DKI telah mengajukan permohonan persetujuan revitalisasi Monas ke Komisi Pengarah.

Revitalisasi dihentikan sementara sampai ada persetujuan dari Komisi Pengarah.

"Demi tertib administrasi, saya sudah bersurat, Pak Gubernur juga sudah bersurat," kata Saefullah.

Revitalisasi sisi selatan Monas menjadi sorotan karena adanya penebangan pohon di area yang direvitalisasi.

Proyek itu makin menjadi polemik karena dilaksanakan tanpa mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara.

Pemprov DKI akhirnya mengajukan surat persetujuan permohonan revitalisasi Monas kepada Komisi Pengarah, sesuai ketentuan Keppres Nomor 25 Tahun 1995.