Ketika Sekda DKI "Pasang Badan" soal Revitalisasi Monas di Saat Anies Pilih Bungkam...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sorotan publik soal revitalisasi Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat seolah tak ada habisnya.

Tak hanya masyarakat, para aktivis pecinta lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hingga Pemerintah Pusat juga turut bereaksi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pelaksana proyek mau tak mau harus memberikan penjelasan atas revitalisasi ini.

Namun nampaknya seluruh pernyataan selama ini hanya keluar dari mulut Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah.

Saefullah beberapa kali berusaha melawan balik segala tudingan mengenai sejumlah polemik saat revitalisasi dijalankan.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih diam dan menghindar saat ditanyakan.

Perlawanan Sekda DKI

1. Masalah jumlah pohon yang dipindahkan

Pernyataan soal revitalisasi Monas mulanya ditanggapi Sekda DKI pada 24 Januari 2020.

Ia menanggapi soal jumlah pohon yang ditebang maupun dipindahkan untuk revitalisasi Monas yang simpang siur.

Awalnya, Pemprov DKI menyebutkan ada 205 pohon yang ditebang, lalu diralat menjadi 190, kemudian jadi 85 pohon.

Saefullah mengoreksi bahwa pohon yang dipindahkan karena revitalisasi Monas hanya sebanyak 85 pohon.

"Yang fix hasil rapat kita ada pohon yang kita pindahkan ke sisi barat 55, ke sisi timur 30," ucap Saefullah di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2020).

Ia memastikan bahwa pohon-pohon tersebut sudah diletakkan dan dikelola dengan tepat.

Meski nyatanya saat ditelusuri oleh Kompas.com, wujud pohon-pohon tersebut tak pernah terlihat.

2. Alasan pohon ditebang

Ia lalu menyebutkan pemindahan pohon di sisi selatan Monas bertujuan agar ikon Ibu Kota tersebut bisa lebih terlihat saat pengunjung masuk dari pintu sisi selatan.

Menurut Saefullah, masyarakat yang datang bisa langsung melihat Monas setelah pohon-pohon tersebut dipindahkan.

"Kita masuk ke pintu Monas tidak langsung kelihatan Monasnya, sekarang pas kita masuk sudah langsung keliatan Monas. Jadi ini kami buka supaya mudah aksesnya. (Tapi masih) ada sisa pohon di (sisi selatan) sini," imbuhnya.

Adapun area yang direvitalisasi saat ini akan dibangun Plaza Upacara Monas dan nantinya bisa digunakan untuk kegiatan masyarakat.

"Karena ini nanti buat akses utama, jadi kalau kita upacara juga lurus sentral ke Monas. Masyarakat bikin acara sentralnya Monas, jadi bagus, siapa saja bikin acara di sini sentralnya Monas," lanjut Saefullah.

3. Pembangunan Monas belum pernah selesai

Saefullah berdalih bahwa pembangunan Monas memang belum selesai sejak zaman Presiden RI yang pertama Soekarno.

"Monas belum pernah selesai dan presiden pertama sampai sekarang belum pernah meresmikan Monas. Mungkin kalau proyek ini nanti selesai, satu dua tahun, mungkin tiga tahun (akan) diresmikan oleh Presiden," ucap Saefullah.

Bahkan, ikon ibu kota tersebut belum pernah diresmikan oleh presiden di era apa pun.

"Dan belum ada catatan di sejarah kita, Monas ini diresmikan oleh presiden, belum ada. Jadi pembangunannya memang belum selesai, 2019 kita garap (sisi selatan)," jelasnya.

4. Sebut tak perlu izin dalam Keppres Soeharto

Polemik soal revitalisasi Monas lainnya adalah karena Pemprov DKI Jakarta belum mengantongi izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara.

Izin itu diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta yang diterbitkan era Presiden Soeharto.

Saefullah menerangkan, Pemprov DKI Jakarta tidak mengajukan izin sejak awal karena keppres itu tidak mengatur soal izin.

"Apabila melakukan pembangunan, harus ada persetujuan, bukan izin ya, ini kalimatnya dalam Pasal 5 poin B bilangnya begitu," ujar Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Saefullah berujar, persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf B Keppres tersebut membingungkan.

Sebab, hingga kini, Keppres tersebut tidak memiliki aturan turunan yang menjelaskan soal persetujuan itu secara teknis.

"Memberikan persetujuan ini harus ada perangkatnya sebetulnya, ada breakdown dari Keppres, ini belum ada sehingga membingungkan semuanya," kata dia.

Pemprov DKI merasa sudah melibatkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sejak awal.

Salah seorang juri sayembara desain Monas berasal dari Kemensetneg. Hal itu juga yang menjadi alasan Pemprov DKI tidak lagi mengajukan izin kepada Kemensetneg.

5. Agar Monas seperti Eiffel

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menyatakan, revitalisasi sisi selatan kawasan Monas, bertujuan agar Tugu Monas mudah dilihat oleh wisatawan, seperti Menara Eiffel di Paris, Perancis.

Setelah revitalisasi, wisatawan bisa masuk ke kawasan Monas dari plaza selatan di Jalan Medan Merdeka Selatan dan bisa langsung melihat Tugu Monas. Saat ini, pintu masuk menuju kawasan Monas berada di silang Monas.

"Kami ingin ada kenyamanan bagi pengunjung Monas, baik yang datang dari Jakarta sendiri, luar Jakarta mungkin, juga turis mancanegara, yang datang supaya berkelas Monas. Jadi kalau datang ke Merdeka Selatan, 'Mana sih Monas? Eh itu.' Kayak Menara Eiffel, gitu," tuturnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/1/2020).

6. RTH akan bertambah

Bukan menggunduli, Saefullah mengklaim, ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Monas, justru akan bertambah menjadi 64 persen dari total luas Monas, setelah direvitalisasi.

Penambahan RTH itu dihitung berdasarkan hasil sayembara desain revitalisasi Monas.

Berdasarkan Keppres Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, RTH di kawasan Monas sebesar 53 persen.

Sementara di aturan turunan keppres itu, yakni Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 792 Tahun 1997 tentang Rencana Tapak dan Pedoman Pembangunan Fisik Taman Medan Merdeka, RTH di kawasan Monas sebesar 56 persen.

"Sesuai Keppres 25/1995 itu, ruang terbuka hijau yang ada di sana itu 53 persen, lalu turunan keppres itu adalah kepgub, itu ruang tebuka menjadi 56 persen. Hasil sayembara, RTH menjadi 64 persen, jadi naik," ucap dia.

7. Singgung pembangunan di Medan Merdeka lainnya

Masih berdasarkan keppres yang sama, Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta, tidak hanya mengatur soal izin pembangunan di kawasan Monas.

Menurut Saefullah, keppres itu juga mengatur pembangunan di zona penyangga kawasan Monas yang juga harus mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah.

Yang termasuk zona penyangga, yakni area Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, Selatan, area Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Lapangan Banteng, Sungai Ciliwung, Jalan Kebon Sirih, dan Jalan Abdul Muis.

Namun, pembangunan di zona penyangga itu tidak pernah melalui proses izin ke Komisi Pengarah.

"Idealnya kalau mau mengikuti keppres, seluruh aktivitas yang ada di situ harus mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah. Mungkin ada kelalaian di antara semuanya ini, itu enggak pernah dilakukan, gitu lho, jadi biasa-biasanya berjalan saja," sambungnya.

Berbeda dengan Sekda DKI yang berulang kali memberikan penjelasan, Anies Baswedan memilih diam.

Wartawan pernah menanyakan revitalisasi Monas kepada Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (21/1/2020).

Saat itu, Anies baru selesai menghadiri kick of meeting penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dalam rangka meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) di Balai Agung, lantai dua Balai Kota. 

Anies kemudian keluar ruangan dan menuju ruang kerjanya di lantai satu. Saat itu, wartawan mencegatnya dan menanyakan soal revitalisasi Monas. Namun, Anies tak mau berkomentar.

"Enggak, enggak, saya enggak mau komentar dulu, cukup, cukup," kata Anies sambil berjalan menuju ruang kerjanya. Anies kemudian hanya bersedia menjawab pertanyaan terkait target WTP.

Keesokan harinya, Rabu (22/1/2020), Anies mencanangkan pembangunan jembatan layang (skybridge) penghubung Halte Transjakarta CSW dengan Stasiun MRT ASEAN. Pencanangan dilakukan di Stasiun MRT ASEAN.

Saat sesi tanya jawab, wartawan menanyakan soal revitalisasi Monas dan proyek MRT fase II yang juga akan memiliki stasiun di kawasan Monas.

Anies tidak mau menjelaskan. Dia mengatakan, hal itu akan dijelaskan secara lengkap nantinya.

"Nanti yang terkait revitalisasi, MRT fase II, nanti biar dipresentasikan sebagai satu kesatuan, karena itu ada sebuah stasiun MRT baru yang nantinya letaknya di bawahnya Merdeka Barat, tetapi keluarnya ada di sudut barat daya atau depan Patung Arjuna, di situ nanti akan keluar. Nanti dipresentasikan lengkap," kata Anies.

"Sebenarnya pernah dipresentasikan ketika hasil sayembara. Tapi biar nanti sama-sama dengan MRT ilustrasinya biar lengkap, jadi enggak parsial," lanjutnya.

Wartawan kemudian kembali bertanya soal revitalisasi Monas. Kali ini soal penebangan pohon demi proyek tersebut. Namun, Anies ogah berkomentar.

"Nanti kepala Dinas Cipta Karya saja yang jelaskan," kata Anies mengakhiri sesi tanya jawab dan pergi meninggalkan wartawan.

Hari berikutnya, Kamis (23/1/2020), Anies menggelar konferensi pers terkait pembebasan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) kendaraan listrik di Balairung Balai Kota.

Anies hanya menjelaskan soal pembebasan pajak tersebut. Dia tidak mau ditanya soal isu lain, termasuk revitalisasi Monas.

Saat wartawan meminta izin Anies untuk menanyakan isu lain di luar pembebasan pajak, Anies memilih mengakhiri konferensi pers.

"Enggak, udah, cukup," kata Anies kemudian berjalan menuju ruangannya di samping Balairung. Wartawan mencoba mengejar Anies. Tetapi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tetap memilih diam.

Tak sampai di situ, saat dihampiri wartawan usai meresmikan dua flyover hasil dana hibah DKI Jakarta di Kota Bekasi, Jumat (31/1/2020), Anies memilih langsung masuk ke mobilnya.

"Enggak, enggak," ujar Anies singkat sambil tersenyum dan mengangkat telapak tangan kepada awak media.

Ketika wartawan bertanya ulang soal kelanjutan revitalisasi Monas yang menuai polemik antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat, dirinya tetap bungkam.