DPRD DKI Akhirnya Sepakat Bentuk Pansus Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) banjir.

Pansus tersebut dibentuk untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam mencari solusi pencegahan dan penanganan banjir di Ibu Kota.

Selain itu pansus juga dibuat guna mengawasi kinerja Pemprov soal penanggulangan banjir.

Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengatakan setelah disepakati, DPRD menyerahkan surat kesepakatan tersebut ke Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk disahkan.

"Mekanismenya anggota DPRD itu bersurat ke pimpinan, lalu nanti disahkan," ujar Zita di ruang kerjanya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Zita menuturkan, setiap fraksi diminta untuk mengirimkan perwakilan untuk masuk sebagai anggota pansus.

Anggota pansus sendiri disarankan bisa memahami permasalahan banjir di Jakarta dan dapat menampung aspirasi fraksi terkait penanganan banjir.

"Sesuai tata tertib (tatib) ada hitungannya fraksi-fraksi itu biasanya yang besar bisa lima orang, (fraksi) yang kecil bisa satu yang middle bisa 2 atau 3 orang," tuturnya.

Menurut putri Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan ini, kehadiran pansus banjir diperlukan sebab sejak akhir tahun 2019 Jakarta kerap dikepung banjir.

Apalagi berdasarkan prediksi BMKG hujan ekstrem akan terus mengguyur Jakarta hingga Maret 2020 mendatang.

"Semua anggota lintas fraksi sepakat Pansus banjir. Karena kan dari bulan Desember ini banjir sudah terjadi berulang-ulang. Di Jakarta sekarang hujan 1 jam saja sudah naik 30-40cm," tambahnya.

"Apalagi ini kan banjir yang ketiga kali yang cukup parah dalam jangka waktu dua bulan ini ya semua sepakat tadi soal Pansus banjir," tutp Zita.

Diketahui, rencana pembentukan pansus banjir dicetuskan oleh sejumlah anggota fraksi DPRD DKI saat Jakarta dilanda banjir pada Januari 2020.

Tujuh fraksi tersebut, yakni Fraksi PDI-P, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, dan Fraksi PKB-PPP.