Sanggah Anies, Ketua DPRD DKI Sebut Bohong jika Revitalisasi TIM Tak Ada Keuntungan

Menurut Prasetio, bila TIM sudah bertaraf internasional apalagi ada pembangunan wisma berbayar, pasti ada tujuan mengambil keuntungan.

Hal itu dipaparkan Prasetio dalam rapat di Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

"Dibilang tidak ada keuntungan. Bohonglah. Namanya internasional ada keuntungan," kata Prasetio.

Ia mengemukakan, penolakan sejumlah seniman atas proyek revitalisasi itu karena kurangnya komunikasi.

Di satu sisi PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana proyek revitalisasi mengklaim telah mengajak bicara dan duduk bersama para seniman. Namun di sini lain banyak pegiat seni yang protes karena menilai ada unsur komersial di pusat seni dan budaya itu.

"Kemarin kami rapat dengan Jakpro bukan (bangun) hotel. Tadi Pak Gubernur bilang yang jelek diperbaiki. Tapi ini kurangnya komunikasi mau sampai sore berdebat juga enggak selesai," kata Prasetio.

Prasetio yakin, TIM bakal dikomersialisasikan untuk perawatan dan perbaikan wisma serta hasil revitalisasi lainnya.

"Ya gimana enggak komersial gimana enggak dapat untung. Terus hotelnya gimana ? Maintenance-nya gimana ? Ini kan megah," ujar dia.

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, anggota Komisi B, D, E DPRD DKI, dan Dirut Jakpro Dwi Daryato pada hari ini.

Komisi X PRD ingin mendapat penjelasan tentang revitalisasi TIM setelah sejumlah seniman sebelumnya mengadu ke sana.

Penjelasan Anies

Pada kesempatan itu, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan, revitalisasi TIM bertujuan untuk menjadikan tempat itu sebagai pusat kesenian dunia.

Menurut dia, TIM seharusnya tidak hanya menjadi pusat seni nasional tetapi internasional karena Jakarta termasuk kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara.

Karena itu, Jakarta bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.

Anies melanjutkan, TIM nantinya menjadi ruang pameran karya para seniman. Konsep TIM yang sesuai keinginan para seniman akan diakomodasi yaitu TIM sebagai laboratorium, barometer, dan etalase.

Anies juga mengklaim bahwa revitalisasi TIM tidak akan berdampak pada praktik mengambil untung atau komersialisasi.

Pengerjaan revitalisasi ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Anies menyamakan pengerjaan oleh Jakpro layaknya proyek pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, revitalisasi TIM bakal menghasilkan manfaat bagi para seniman.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjamin tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.

Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah tetapi dengan fasilitas berstandar internasional.

"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," ucap Anies.

Protes seniman

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan Komisi X DPR dengan Forum Seniman Peduli TIM pada 17 Februari 2020.

Dalam rapat itu, pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberi sanksi terkait revitalisasi TIM. Mereka menilai Anies telah melanggar banyak aturan.

"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.

Panca mengutarakan, para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Namun, kata Panca, hasilnya nihil.

Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi komersial. Dia mengatakan Anies punya pandangan keliru mengenai revitalisasi TIM.

"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.

Panca menyebut orientasi Anies pada profit itu menyesatkan. Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.