Salin Artikel

Sanggah Anies, Ketua DPRD DKI Sebut Bohong jika Revitalisasi TIM Tak Ada Keuntungan

Menurut Prasetio, bila TIM sudah bertaraf internasional apalagi ada pembangunan wisma berbayar, pasti ada tujuan mengambil keuntungan.

Hal itu dipaparkan Prasetio dalam rapat di Komisi X DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

"Dibilang tidak ada keuntungan. Bohonglah. Namanya internasional ada keuntungan," kata Prasetio.

Ia mengemukakan, penolakan sejumlah seniman atas proyek revitalisasi itu karena kurangnya komunikasi.

Di satu sisi PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana proyek revitalisasi mengklaim telah mengajak bicara dan duduk bersama para seniman. Namun di sini lain banyak pegiat seni yang protes karena menilai ada unsur komersial di pusat seni dan budaya itu.

"Kemarin kami rapat dengan Jakpro bukan (bangun) hotel. Tadi Pak Gubernur bilang yang jelek diperbaiki. Tapi ini kurangnya komunikasi mau sampai sore berdebat juga enggak selesai," kata Prasetio.

Prasetio yakin, TIM bakal dikomersialisasikan untuk perawatan dan perbaikan wisma serta hasil revitalisasi lainnya.

"Ya gimana enggak komersial gimana enggak dapat untung. Terus hotelnya gimana ? Maintenance-nya gimana ? Ini kan megah," ujar dia.

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, anggota Komisi B, D, E DPRD DKI, dan Dirut Jakpro Dwi Daryato pada hari ini.

Komisi X PRD ingin mendapat penjelasan tentang revitalisasi TIM setelah sejumlah seniman sebelumnya mengadu ke sana.

Penjelasan Anies

Pada kesempatan itu, Gubernur Anies Baswedan menjelaskan, revitalisasi TIM bertujuan untuk menjadikan tempat itu sebagai pusat kesenian dunia.

Menurut dia, TIM seharusnya tidak hanya menjadi pusat seni nasional tetapi internasional karena Jakarta termasuk kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara.

Karena itu, Jakarta bisa menjadi salah satu pusat kebudayaan internasional.

Anies melanjutkan, TIM nantinya menjadi ruang pameran karya para seniman. Konsep TIM yang sesuai keinginan para seniman akan diakomodasi yaitu TIM sebagai laboratorium, barometer, dan etalase.

Anies juga mengklaim bahwa revitalisasi TIM tidak akan berdampak pada praktik mengambil untung atau komersialisasi.

Pengerjaan revitalisasi ditugaskan kepada PT Jakarta Propertindo, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.

Anies menyamakan pengerjaan oleh Jakpro layaknya proyek pemerintah pusat yang dieksekusi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, revitalisasi TIM bakal menghasilkan manfaat bagi para seniman.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjamin tak ada komersialisasi seusai revitalisasi TIM.

Penyewaan wisma, kata dia, akan dibanderol dengan harga murah tetapi dengan fasilitas berstandar internasional.

"Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional tapi harganya terjangkau. Karena mau dorong kesenian. Kalau mau pemasukan tinggal naikkan (anggaran)," ucap Anies.

Protes seniman

Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari pertemuan Komisi X DPR dengan Forum Seniman Peduli TIM pada 17 Februari 2020.

Dalam rapat itu, pimpinan Forum Seniman Peduli TIM Radhar Panca Dahana meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberi sanksi terkait revitalisasi TIM. Mereka menilai Anies telah melanggar banyak aturan.

"Melangkahi Permendagri, Mendagri, tidak ada Amdal, tidak ada izin ini dan lain-lain, tidak ngomong sama DPRD," imbuh dia.

Panca mengutarakan, para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.

Namun, kata Panca, hasilnya nihil.

Menurut dia, revitalisasi yang dilakukan Anies hanya berorientasi komersial. Dia mengatakan Anies punya pandangan keliru mengenai revitalisasi TIM.

"Revitalisasi itu diberlakukan oleh Saudara Gubernur dengan aspek komersial yamg sangat tinggi. Itu rinciannya ada. Kami sudah rinci satu per satu. Praktik komersial supaya BEP, supaya dapat profit, dan lain-lain, untuk nambal kebutuhan karena TIM diangap beban APBD," ujarnya.

Panca menyebut orientasi Anies pada profit itu menyesatkan. Ia khawatir pemerintah daerah lain punya anggapan serupa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan seni.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/02/27/14482571/sanggah-anies-ketua-dprd-dki-sebut-bohong-jika-revitalisasi-tim-tak-ada

Terkini Lainnya

Warga 'Numpang' KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Warga "Numpang" KTP DKI: Pelayanan di Jakarta Itu Enak Banget, Administrasinya Enggak Ribet...

Megapolitan
Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Masuk Bursa Cagub DKI dari PKS, Khoirudin: Saya Kawal dari Dewan Saja...

Megapolitan
Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Maju di Pilkada Kota Bogor, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Daftar Lewat Gerindra

Megapolitan
Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Pendapatan Ojek Sampan Tak Cukupi Biaya Hidup, Bakar Terpaksa Berutang Untuk Makan

Megapolitan
Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Pascalebaran, Harga Bawang Merah di Pasar Perumnas Klender Tembus Rp 80.000 per Kilogram

Megapolitan
Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Jadwal Pra PPDB SD dan SMP Kota Tangerang 2024 dan Cara Daftarnya

Megapolitan
BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

BPBD DKI: Banjir yang Rendam Jakarta sejak Kamis Pagi Sudah Surut

Megapolitan
Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Maju Mundur Kenaikan Tarif Transjakarta, Wacana Harga Tiket yang Tak Lagi Rp 3.500

Megapolitan
Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu 'Video Call' Setiap Hari?

Mengapa Penjaga Warung Madura Selalu "Video Call" Setiap Hari?

Megapolitan
Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Gara-gara Masalah Asmara, Remaja di Koja Dianiaya Mantan Sang Pacar

Megapolitan
Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Pendatang Usai Lebaran Berkurang, Magnet Jakarta Kini Tak Sekuat Dulu

Megapolitan
Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Pendaftaran Cagub Independen Jakarta Dibuka 5 Mei 2024, Syaratnya 618.750 KTP Pendukung

Megapolitan
Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Polisi Tilang 8.725 Pelanggar Ganjil Genap di Tol Jakarta-Cikampek Selama Arus Mudik dan Balik

Megapolitan
Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Belajar dari Pemilu 2024, KPU DKI Mitigasi TPS Kebanjiran Saat Pilkada

Megapolitan
Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Kisah Bakar dan Sampan Kesayangannya, Menjalani Masa Tua di Perairan Pelabuhan Sunda Kelapa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke