Mahasiswa Protes Urus Kuliah Harus di Depok, Gunadarma: Tak Semua Bisa Didigitalisasi

Sebelumnya, Senin (9/3/2020), ribuan mahasiswa Universitas Gunadarma mendemonstrasi kampus mereka sendiri, menuntut perbaikan sistem.

Selain soal pembayaran kuliah, pemerataan fasilitas juga menjadi satu yang disorot.

Salah satunya, mahasiswa merasa jengah karena sejumlah sistem administrasi masih harus diisi manual di Kampus D, Margonda, Depok, Jawa Barat.

"Padahal kadang-kadang, mahasiswa sudah jauh-jauh dari kampus di Kalimalang, di Margonda tutup loketnya," ucap salah satu mahasiswa yang enggan menyebutkan namanya, Senin siang.

Kepala Biro Adminstrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma, Budi Hermana menanggapi, untuk beberapa urusan memang mahasiswa harus mengurus administrasi secara manual di Depok.

"Kan tidak semua pelayanan bisa digitalisasi. Karena kan perlu konsultasi ke jurusan, kan wajar jika stafnya di Depok tapi mahasiswanya ada di Karawaci dan sebagainya," kata Budi dalam konferensi pers, Selasa (10/3/2020) sore.

"Pelayanan face to face dan sebagainya kami kan tidak ada di semua lokasi. Bagian keuangan misalnya, kan hanya di Depok. Urusan keuangan kan tidak bisa diselesaikan dengan online," ia menambahkan.

Budi menegaskan, beberapa layanan mahasiswa di Universitas Gunadarma sudah berupa digital.

Ia menyebutkan, beberapa jenis pelayanan yang bisa diakses secara daring, semisal melacak riwayat pembayaran, melihat nilai, mendaftar sidang, dan mengajukan surat permohonan.

Ribuan mahasiswa Universitas Gunadarma dari lima cabang sebelumnya berkumpul mendemonstrasi rektorat di Kampus D Gunadarma, Jalan Margonda Raya, Depok.

Mereka menuntut pihak kampus membenahi sistem perkuliahan, termasuk sistem administrasi, fasilitas kampus, hingga pembayaran kuliah.

Tuntutan paling krusial memang soal perubahan sistem cicilan pembayaran kuliah yang dirasa memberatkan mahasiswa.

Namun, di luar itu, Aliansi Mahasiswa Gunadarma juga mengajukan ragam tuntutan lain:

Transparansi anggaran

Dalam lembar pernyataan sikapnya, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menyebut bahwa kampusnya tidak mencantumkan kejelasan soal biaya kuliah.

Mereka menuntut pihak kampus membeberkan semua anggaran secara rinci, termasuk biaya perkuliahan, dana kemahasiswaan, melalui situs online yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Bentuk BEM universitas

Dari ratusan pasal Statuta Universitas Gunadarma, Aliansi Mahasiswa menyoroti soal belum lengkapnya implementasi Pasal 218 ayat 2 yang mengatur soal keberadaan lembaga mana tingkat universitas.

"Realita yang terjadi di Universitas Gunadarma adalah tidak adanya Senat Mahasiswa Universitas (SMU) atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEMU)," tulis mereka dalam lembar pernyataan sikapnya.

Kejelasan sertifikasi profesi

Universitas Gunadarma disebut memiliki sertifikasi profesi yang diperuntukkan bagi mahasiswa.

Namun, menurut Aliansi Mahasiswa, dalam menjalankan program itu ada sejumlah ketidakjelasan meresahkan, seperti tenaga pengajar, anggaran, dan kualitas ilmu.

"Sertifikasi profesi ini bermula pada mahasiswa angkatan 2017 yang terdiri dari 8 modul, dengan 1 modul tiap semesternya Rp 600.000. Tenaga pengajar berupa dosen dan asdos/aslab, bukan berasal dari BNSP sebagai penyelenggara sertifikasi profesi. Lalu, salah satu jurusan ada yang tidak mendapatkan pelatihan sertifikasi profesi, sedangkan tiap semester biaya tersebut tetap dibayarkan," tulis mereka.

Di samping tiga tuntutan tadi, mahasiswa juga hendak mengadvokasikan keluhan mereka pada pihak rektorat soal kebijakan yang dianggap tak melibatkan mahasiswa, salah satunya soal perubahan sistem pembayaram kuliah pecah blanko.

Kemudian, mereka juga meminta manajemen kampus agar segera memeratakan fasilitas kampus di semua cabang Universitas Gunadarma.

Terakhir, Aliansi Mahasiswa Gunadarma menuntut kampus mereka meninjau kembali segi kesejahteraan sivitas akademika mereka.

"Yang terjadi pada hari ini, banyak dosen dan karyawan mengeluhkan mengenai kesejahteraan yang mereka alami, tentang gaji yang tidak sesuai dengan UMR/UMK yang diberikan oleh rezim birokrasi," tulis mereka.