Tak Hanya Andalkan Pemerintah, Aksi Solidaritas Warga Dinilai Lebih Dibutuhkan Saat Lockdown

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Imam Prasodjo beranggapan bahwa masyarakat bakal sanggup bertahan selama masa karantina wilayah akibat Covid-19 jika ada solidaritas masyarakat lintas kelas ekonomi.

Ia berpendapat, solidaritas dan bahu-membahu antarkelas ekonomi lebih konkret dan dapat diandalkan ketimbang menanti uluran tangan pemerintah.

"Buat gerakan sosial mempertahankan sembako, sembako yang di Undang-Undang harusnya disediakan oleh pemerintah, tapi enggak bisa dalam situasi ini hanya menggantungkan pemerintah," jelas Imam kepada Kompas.com, Senin (30/3/2020).

"Pokoknya jangan hanya mengandalkan pemerintah. Kalau mereka bisa, ahamdulillah, tapi kalau enggak, ya kita sendiri," kata dia.

Imam menyebutkan, dalam situasi karantina wilayah, menunggu langkah pemerintah adalah keputusan yang tidak menguntungkan bagi kalangan pekerja harian yang pemasukannya merosot imbas dari pembatasan aktivitas.

Ketimbang lama menunggu langkah pemerintah, bantuan tetangga atau siapa pun yang mampu membantu akan sangat berharga.

"Kayak zakat fitrah saat Idul Adha gitu kan bisa. Lihat kelasnya. Sama saja kayak orang zakat fitrah, yang kelas ekonomi di bawah enggak wajib nyumbang," ujar Imam.

Selain itu, solidaritas sosial sejenis ini juga bakal menghindarkan ganjalan birokrasi ketika hendak membantu kelompok miskin memperoleh asupan harian.

Pasalnya, jika mengikuti birokrasi, ada saja peluang buruh-buruh dari luar daerah tak kebagian jatah bantuan logistik.

Sebut saja kuli-kuli bangunan di Jakarta yang kebanyakan datang dari Jawa Tengah. Mereka bisa jadi tak masuk dalam kelompok penerima bantuan karena data domisili mereka dari luar daerah.

Lantaran nasibnya tak pasti di Ibukota, sebagian pilih mudik ke kampung halaman dan justru berpotensi menularkan Covid-19 ke daerah asalnya.

"Padahal, kalau dia memang tinggal di Jakarta, dia juga bagian dari masyarakat... Kalau pemerintah mau membantu, ya, alhamdulillah, tapi dia (pemerintah) pasti takut," kata Imam.

"Ya maka masyarakat saja yang bantu. Kan kita enggak punya aturan bahwa dalam memberi, harus memberi pada hanya sesama warga Jakarta. Kalau kita melihat ada warga yang terancam kelaparan ya kita bantu, duit- kita kok," jelas dia.

Dengan mekanisme ini, praktis hal-hal yang mestinya jadi tanggung jawab pemerintah telah diambil alih warganya.

Pemerintah bisa fokus pada hal-hal lain, misal memberi subsidi bagi kelompok menengah ke bawah terkait biaya air, listrik, dan lain-lain imbas kebijakan karantina wilayah.

"Solidaritas sosial antara warga yang lebih dengan warga yang kurang. Itu saja fokusnya, jangan pemerintah-pemerintah lagi," kata Imam.

"Pemerintah perlu didorong tanggung jawabnya di mana, cuma jangan bolak-balik berharap pemerintah terus, karena enggak akan bisa bertahan kita," ia mengakhiri.