Salin Artikel

Kemenangan Riza Patria, Kisah PKS yang Kembali Teradang di DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga DKI Jakarta akhirnya mempunyai wakil gubernur. Setelah perjalanan panjang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini memiliki pendamping.

Kursi orang nomor dua di Ibu Kota itu kembali diduduki politisi Partai Gerindra, kali ini adalah Ahmad Riza Patria.

Ia menang telak dengan perolehan suara 81 mengalahkan cawagub dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang hanya meraup 17 suara.

Namun sebelum pemilihan ini berlangsung, ada perjalanan panjang yang telah dilalui.

Manuver PKS sejak pertama...

Pemilihan wagub DKI mengalami sejumlah tarik ulur. Hal ini bermula setelah kursi wagub DKI Jakarta ditinggal Sandiaga Uno karena mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan bahwa PKS seharusnya punya peluang besar untuk mengisi jabatan tersebut.

Menurut Sohibul, secara aturan, yang bisa menggantikan posisi Sandiaga adalah kader PKS atau Partai Gerindra. Sebab, pengusung Sandi di Pilkada adalah dua partai tersebut.

"Secara aturan yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan (Partai) Gerindra karena dulu yang ngusung dari dua partai itu," kata Sohibul usai mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar sebagai bakal capres-cawapres, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Namun demikian, pada Pilpres 2019, PKS telah memberikan kewenangan penuh kepada Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya.

Sehingga, kata dia, seharusnya giliran Partai Gerindra yang memberi wewenang kepada PKS untuk mengisi jabatan wagub DKI.

"Tetapi tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka (Partai Gerindra) memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," tutur Sohibul.

Gerindra tak langsung melepas

Meski hampir dipastikan kursi wagub menjadi milik PKS, namun Gerindra yang juga sebagai partai pengusung tak mau ketinggalan langkah.

Partai Gerindra mengadang keinginan PKS untuk mengajukan dua kadernya dalam posisi ini.


Bahkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta saat itu mengusulkan ketuanya, yaitu Mohamad Taufik, sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif mengatakan, keputusan mengusulkan Taufik dibuat dalam rapat pimpinan daerah mengenai usulan penetapan cawagub DKI yang digelar Jumat (21/9/2018) lalu.

"Keputusan rapim cuma tunggal, yaitu menetapkan M Taufik sebagai calon wakil gubernur DKI," kata Syarif melalui pesan singkat kepada Kompas.com.

Kesepakatan para petinggi

Namun pada 5 November 2018, Gerindra bersama PKS resmi mengumumkan bahwa kursi orang nomor dua di DKI Jakarta resmi diserahkan ke PKS

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat bersama antara pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Keputusan itu bersumber dari kesepakatan para petinggi partai masing-masing. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan sejak awal sudah menyerahkan kursi wagub untuk PKS.

"Gerindra DKI Jakarta akan mengamankan kebijakan Ketua Umum, Pak Prabowo, berkaitan dengan pemilihan pengisian jabatan wakil gubernur DKI Jakarta," ujar Taufik saat konferensi pers seusai rapat.

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo kemudian menegaskan ucapan Taufik. Dia memastikan kandidat wagub DKI berasal dari PKS.

"Tadi sudah disepakati bahwa kursi (wagub) itu diamanatkan, dimandatkan kepada PKS. Mudah-mudahan pada waktu berikutnya nanti akan segera disampaikan kepada publik tentang dua nama kader PKS yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta," kata Syakir.

Dua calon dari PKS

Mulanya, ada tiga nama yang diajukan yaitu Ahmad Syaikhu, Agung Yulianto, dan Abdurrahman Suhaimi.

Tim panelis fit and proper test kemudian merekomendasikan Agung dan Syaikhu sebagai dua cawagub DKI.

PKS dan Gerindra sepakat untuk mengajukan dua nama yang direkomendasikan tim panelis itu.


"Proses pengisian cawagub yang akan menggantikan Pak Sandi, alhamdulillah kami telah sepakat dan menerima usulan yang telah disepakati hasil fit and proper test," terang Taufik.

PKS dan Gerindra kemudian menyerahkan dua nama itu kepada Anies pada 1 Maret 2019. Anies lalu mengajukan dua nama itu ke DPRD DKI pada 4 Maret 2019.

Kemudian mandek di DPRD DKI...

Meski telah memiliki dua nama kandidat pengganti Sandiaga, namun proses pemilihan wagub di DPRD DKI berjalan sangat alot.

Pada pertengahan Maret 2019, DPRD DKI Jakarta sepakat membentuk panitia khusus (pansus) pemilihan wagub DKI. Tugasnya menyusun tata tertib (tatib) pemilihan wagub.

Saat itu, fraksi-fraksi DPRD DKI cukup lama mengirimkan nama perwakilannya ke Sekretariat DPRD. Pansus pemilihan wagub pada akhirnya baru dibentuk pada Mei 2019. Pansus itu beranggotakan 25 orang.

"Suratnya sudah saya tanda tangani tiga atau empat hari lalu," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio, Senin (13/4/2020).

Pansus diketuai oleh Mohamad "Ongen" Sangaji dari Fraksi Hanura, sementara wakilnya adalah Bestari Barus dari Fraksi Nasdem.

Setelah dibentuk, pansus mulai bekerja menyusun tata tertib pemilihan pada 20 Mei 2019.

Pada rapat perdana, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyarankan agar DPRD DKI belajar dari Jambi dan Riau yang pernah menggelar pemilihan wagub pengganti.

Mengikuti saran itu, pansus kemudian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau pada 22-24 Mei 2019. Setelah itu, pansus melakukan kunker untuk kedua kalinya, yakni ke Provinsi Kepulauan Riau. Pansus juga melakukan kunker ke Grobogan, Jawa Tengah.

Pansus juga mengonsultasikan draf tatib yang mereka susun ke Kemendagri pada 3 Juli 2019. Tujuannya agar draf tatib yang mereka susun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah konsultasi, pansus merampungkan draf tatib yang mereka susun. Draf tatib rampung pada 9 Juli 2019.


Draf tatib harus dibahas dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) DPRD DKI Jakarta sebelum akhirnya disahkan dalam rapat paripurna.

Meski demikian, Rapimgab untuk membahas tata tertib pemilihan wagub tak pernah terlaksana. Rapimgab itu terus batal dan diundur hingga tiga kali.

Dua calon dari PKS pun diganti

Setelah tarik ulur yang terjadi, masalah lain muncul kembali pada Januari lalu. Tiba-tiba Partai Gerindra mengumumkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta tanpa didampingi PKS.

Dua nama tersebut adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria dan politikus PKS Nurmansjah Lubis.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengklaim bahwa kedua nama itu sudah disetujui PKS.

"Surat ini menyatakan mencabut surat yang terdahulu dan kemudian dalam surat ini juga telah menyetujui dan mengusulkan dua nama untuk dijadikan calon wakil gubernur DKI, yaitu Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Gerindra," tutur Sufmi di lantai 2, Gedung DPRD DKI, Senin (20/1/2020).

Kesempatan PKS untuk menjadi wagub pun semakin tipis. Karena sebelumnya memiliki hak penuh atas kursi wagub namun kemudian menjadi 50 persen.

Dengan kesempatan yang semakin kecil itu, PKS pun seolah teradang sekali lagi untuk mendapatkan kemenangan di Jakarta.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Sakhir Purnomo mengaku, partainya sudah legawa karena harus berhadapan dengan Partai Gerindra dalam pemilihan cawagub DKI Jakarta.

"Kami akan fair, siapa pun yang terpilih, itu yang akan jadi pilihan warga Jakarta," ucap Sakhir.

Ke mana dua nama yang diusulkan sebelumnya?

Shakir Purnomo mengatakan bahwa dua nama yang diusulkan sebelumnya yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto harus dicoret.

Pencoretan tersebut legawa diterima oleh kedua kandidat karena ternyata di akhir pemilihan muncul dua nama baru yang membuat PKS harus berbagi kursi.

Shakir merasa tak keberatan dengan adanya dua kandidat yang seharusnya dimiliki oleh PKS sebelumnya, kini harus berbagi bersama Gerindra kembali.

"Tentu mekanisme dipilih lewat DPRD Jakarta, apa pun hasilnya, apakah yang terpilih Nurmansyah Lubis, atau Riza Patria ya oke-oke saja," kata Shakir.


Pemilihan di tangan DPRD yang baru

Dengan dua nama cawagub yang baru, progres pemilihan menjadi lebih cepat.

Sembilan nama anggota panlih pun ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Senin (21/1/2020).

Tim panlih wagub DKI diketuai oleh anggota Fraksi PAN Farazandi Fidinansyah dan wakil ketua panlih yaitu Basri Baco dari Fraksi Golkar.

Tujuh anggotanya merupakan perwakilan dari Fraksi Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PSI, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKB-PPP.

Mereka lalu menetapkan pemilihan wagub digelar pada 23 Maret 2020. Namun karena pandemi virus corona (Covid-19) maka diundur.

Dukungan mengarah ke Riza Patria

Setelah menetapkan berbagai aturan pemilihan oleh panlih, kedua cawagub mulai melakukan safari politik ke masing-masing fraksi di DPRD.

Dalam safari tersebut mulai terlihat dukungan dari fraksi-fraksi mengarah ke mana.

Salah satunya Fraksi Golkar yang terang-terangan menyatakan dukungannya ke Riza Patria.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Riza mengunjungi ruangan Fraksi Golkar, Senin (3/2/2020).

Apalagi di pemerintah pusat, Partai Gerindra dan Golkar juga sudah koalisi.

"Saya perlu sampaikan dulu bahwa Golkar dengan Gerindra itu satu DNA dan satu rahim. Di pemerintahan pusat juga Gerindra sudah masuk di koalisi, jadi sudah menjadi keputusan sepertinya Golkar setelah pertemuan ini untuk mendukung Ahmad Riza Patria calon wakil gubernur dari Gerindra," kata Basri usai pertemuan dengan Riza di ruang Fraksi Golkar, Gedung DPRD DKI.

Tak hanya dari Fraksi Golkar, Fraksi PAN juga menyambut Riza dengan sangat baik.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Lukmanul Hakim bahkan sudah menyebut Riza sebagai wakil gubernur pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami sangat senang dikunjungi Pak Wagub kami berharap terpilih karena dulu sama-sama mendukung," ucap Lukmanul.


Riza Patria terpilih

Pemilihan akhirnya dilaksanakan pada Senin hari ini. Meski di tengah pandemi Covid-19, pemilihan berjalan lancar.

Riza pun terpilih dan ditetapkan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta di sisa periode 2017-2022.

Riza memenangi pemilihan dengan perolehan 81 suara.

Sementara rivalnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis, memperoleh 17 suara.

Adapun dua suara dinyatakan tidak sah. Pemilihan wagub DKI Jakarta pada hari ini dilakukan oleh 100 anggota DPRD DKI dari total 106 anggota Dewan.

Enam anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak dapat menggunakan hak pilihnya lantaran terlambat mengisi daftar hadir.

Selanjutnya, DPRD DKI Jakarta akan menyerahkan hasil pemilihan wagub ini kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/06/15422541/kemenangan-riza-patria-kisah-pks-yang-kembali-teradang-di-dki

Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke