Anies Disebut Sepakati Permintaan Ganjar Bantu Warga Jateng di Jakarta yang Tak Bisa Mudik

"Sudah (sepakat). Kemarin juga sudah telepon juga, diwakili oleh asisten (gubernur) ekbang (perekonomian dan pembangunan) dari DKI menyatakan siap membantu," jelas Kepala Subdirektorat Anjungan Badan Penghubung Jawa Tengah, Turino ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (22/4/2020) siang.

"Karena warga Jawa Tengah banyak yang tidak mudik. Untuk itu Gubernur Jawa Tengah berkoordinasi dengan Gubernur DKI untuk membantu warga Jawa Tengah yang ada di Jakarta," papar dia.

Pemberian bantuan ini diawali dengan pengumpulan data para perantau ber-KTP Jawa Tengah di Ibu Kota.

Proses pendataan sudah berlangsung sejak 18 April 2020, melalui paguyuban-paguyuban warga Jawa Tengah di Jakarta.

Per Selasa (21/4/2020), pendataan diperluas dengan pendaftaran mandiri via website.

Turino berujar, hingga hari ini sudah terdata sekitar 52.000 warga Jawa Tengah perantauan di Jakarta.

Data tersebut akan dihimpun dan diverifikasi di Pemprov Jawa Tengah, baru kemudian diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta Kamis (23/4/2020), sebagai acuan distribusi bantuan.

"Karena memang prosedurnya, yang membagikan adalah domisili masing-masing orang yang tinggal di wilayah itu, dalam hal ini Jakarta. Jadi, untuk mengantisipasi penumpukan data, kami tampung dulu, setelah itu kami akan serahkan ke DKI," ujar Turino.

"Sebetulnya yang lebih mudah memang (para perantau) langsung (mendaftarkan diri) ke RT/RW setempat, tapi kan di sana belum sepenuhnya siap," tambah dia.

Sebagai informasi, pendaftaran mandiri bagi warga ber-KTP Jawa Tengah, utamanya para pekerja sektor informal dan tak bisa mudik, dapat dilakukan dengan cara:

1. Buka alamat website s.id/tidakmudik atau siagacovid19.penghubung.jatengprov.go.id

2. Isi data secara mandiri dengan benar dan lengkap, karena data yang tidak lengkap tifak dapat diproses.

3. Unggah (upload) foto KTP Jawa Tengah ke website (ukuran foto tidak boleh lebih dari 1 MB).

Turino mengonfirmasi, jika perantau tak punya KTP, dapat menggantinya dengan SIM atau bukti identitas lain.

4. Satu NIK hanya bisa mendaftar sekali.

5. Jika pendaftaran berhasil, pendaftar akan menerima notifikasi bahwa sudah berhasil mendaftarkan diri.

Apabila ada pertanyaan mengenai pendataan ini, warga ber-KTP Jawa Tengah dapat menghubungi nomor: 0812-9588-0747 (WhatsApp), 0813-9867-6185

Pemerintah pusat sebelumnya memutuskan melarang warga untuk mudik ke kampung halaman selama bulan puasa hingga Lebaran.

Presiden Joko Widodo  beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.

Dari data Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat memutuskan tetap mudik.

Hal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.

"Artinya masih ada angka yang sangat besar yaitu 24 persen tadi," ujar Jokowi.

Adapun sebanyak 68 persen masyarakat memutuskan tidak mudik dan 7-8 persen sudah mudik ke kampung halaman.

Sebelumnya, Jokowi telah memutuskan melarang para ASN, pegawai BUMN, dan personel TNI-Polri mudik ke kampung halaman di masa Lebaran.

Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisasi pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia ke daerah.