Pemprov DKI Tunda Penyaluran Bansos Tahap Dua Sampai Perbaikan Data Selesai

Kepala Divisi Perkulakan Retail Distribusi pada Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring mengatakan, pendistribusian akan dilakukan kembali setelah pembahasan bersama Pemprov DKI selesai dengan harapan penyalurannya bisa akurat pada orang yang membutuhkan.

"Ini sedang dibahas tingkat Pemprov DKI, kemungkinan ada penambahan jumlah penerima bansos dan juga isi paket," kata Edison di Jakarta, Selasa (28/4/2020), seperti dikutip Antara.

Meski mengatakan kemungkinan ada penambahan jumlah penerima bansos, namun Edison belum bisa memastikan angkanya.

Hal itu masih dikaji bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lainnya seperti Dinsos, Dinkes dan sebagainya.

Berdasarkan data dari laman web COVID-19, tercatat penerima bansos selama PSBB tahap satu mencapai 1.178.173 kepala keluarga (KK).

Sementara target pemberian bansos yang diberikan oleh Pemprov DKI sebanyak 1,2 juta KK.

Nama-nama penerima telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 386 Tahun 2020 tentang Penerima Bantuan Sosial Bagi Penduduk yang Rentan Terdampak Covid-19 Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pokok Selama Pelaksanaan PSBB di Jakarta.

Dalam Kepgub juga dijelaskan bahwa bentuk bantuan sosial berupa bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis bansos yang diberikan adalah beras, makanan protein dalam kaleng, makanan olahan dalam kemasan, alat kebersihan dan alat keamanan diri dengan total harga mencapai Rp 149.500 yang sudah termasuk biaya pengiriman dan pengemasan per paket per kepala keluarga.

Bantuan sosial berupa paket sembako ini akan disalurkan kepada 1,2 juta keluarga yang membutuhkan berdasarkan data Pemerintah DKI Jakarta.

Adapun paket sembako tersebut berisi bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, kecap manis, sambal, mi instan, sarden, kornet sapi, teh celup, susu UHT dan sabun batang.

Dari bulan April sampai Juni 2020, tiap kepala keluarga penerima bantuan akan menerima distribusi paket sembako dua kali per bulan, senilai Rp 300.000 per paket.

Kesalahan data

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui adanya beberapa kesalahan data penerima bantuan sosial di periode pertama pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Kesalahan data itu berakibat pada warga yang ternyata masih mampu mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kesalahan data dalam jumlah yang sangat kecil itu biasa terjadi di Indonesia.

"Tentu saja tidak mungkin sempurna. Yang mungkin dari 1,2 juta (penerima bansos), Anda bisa sebutkan nama (penerima tak layak) pastilah di negeri ini. Siapa yang (punya data) super akurat," kata Anies dalam siaran langsung di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Namun, kata Anies, data tersebut perlahan dikoreksi dengan adanya temuan di lapangan.

Anies menyebutkan, konsep yang Pemprov DKI gunakan di kala kondisi darurat seperti ini ialah menggunakan dulu data yang ada, lalu perlahan dikoreksi.

"Daripada di balik cek dulu ke lapangan semua kumpulkan, lalu yang terjadi adalah masyarakat yang membutuhkan bantuan tak kunjung mendapatkan bantuan," ucap Anies.