Tak Ingin Sepihak, Anies Akan Umumkan soal Bansos Bareng Kemensos

Anies menyatakan akan mengumumkan kebijakan itu bersama Kementerian Sosial (Kemensos).

"Nanti diumumkan bareng dengan Kemensos, biar tidak sepihak saya," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta dalam rekaman yang dibagikan humas Pemprov DKI, Selasa (12/5/2020).

Anies belum mau menyampaikan jumlah penerima bansos tahap berikutnya maupun nilai bantuan yang akan diberikan.

Dia hanya menyampaikan bahwa penerima bansos tahap berikutnya akan lebih banyak dibandingkan penerima bantuan tahap pertama.

"Nanti sesudah selesai dengan Kemensos, kami umumkan jumlahnya, tapi ya jumlahnya jadi lebih banyak," kata dia.

Anies berujar, untuk pemberian bansos tahap berikutnya, Pemprov DKI Jakarta melibatkan pengurus RW untuk melakukan verifikasi penerima bantuan.

"Kami kirimkan data-data kepada ketua-ketua RW, daftarnya. Lalu ketua RW melakukan verifikasi, lalu dikembalikan lagi ke kami," ucap Anies.

Kebijakan soal bansos selama masa pandemi Covid-19 ini sempat menjadi polemik.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merasa data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.

Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.

Kesepakatannya, Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya. Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.

Kemensos telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.

Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos.

Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, ada pula yang tidak menerima bansos sama sekali.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," kata Muhadjir beberapa waktu lalu.

Distribusi bansos tahap pertama diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama satu minggu.

Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi seperti ini.