Ketua DPRD DKI Kaget Masih Ada Anggaran Belanja Lahan Rp 720 Miliar di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku kaget karena mendapat laporan dari Komisi C mengenai masih adanya anggaran yang konsumtif.

Anggaran tersebut merupakan anggaran pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 720 miliar.

"Saya kaget juga, kok masih ada anggaran yang bersifat konsumtif di sini. Bayangin, di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan corona, kok ini masih ada belanja lahan," ucap Prasetio saat dihubungi, Sabtu (16/5/2020).

Belanja lahan tersebut adalah belanja lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI, yakni pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau (RTH) hutan di Wilayah DKI Jakarta.

Juga pengadaan tanah oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Dalam Surat Gubernur DKI Nomor 161/-1.713 tertanggal 20 April 2020 tentang Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD TA 2020, anggaran untuk pengadaan panah untuk RTH di Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 400 miliar.

Lalu anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp 25.940 juta sehingga menjadi Rp 374.059 miliar.

Sementara, anggaran penetapan pengadaan tanah Bina Marga di Provinsi Jakarta sebesar Rp 577.470 miliar. Kemudian dikurangi sebesar Rp 230.988 miliar sehingga menjadi Rp 346.482 miliar.

Padahal menurut Prasetio, sebelumnya anggaran tersebut sudah diusulkan untuk dinolkan atau dihilangkan. Kemudian anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

"Saya juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut dinolkan. Karena bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Jupiter mengaku pembelian lahan tersebut tidak terlalu penting di saat seperti ini.

"Sekarang ini ada kepentingan yg lebih besar dari pada pembelian tanah untuk RTH. Padahal masih banyak tanah yang dimiliki Dinas Pertamanan, karena hampir tiap tahun beli lahan, itu saja tidak dimaksimalkan," kata Jupiter.

Politisi Partai Nasdem ini pun mengatakan bakal kembali membahas anggaran tersebut saat rapat di Komisi C pada Selasa (19/5/2020) nanti.