Indonesia Dipaksa Sambut New Normal saat Kematian akibat Covid-19 Diperkirakan 3 Kali Lipat Data Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com – Angka kematian akibat Covid-19 diperkirakan tiga kali lipat dari data kematian yang dirilis oleh pemerintah Indonesia setiap hari.

Pasalnya, data kematian yang dirilis pemerintah hanya mencantumkan jumlah pasien meninggal setelah terkonfirmasi positif melalui tes molekuler PCR di laboratorium.

Padahal, menurut panduan terbaru Badan Kesehatan Dunia atau WHO, jumlah kematian Covid-19 yang dilaporkan harus pula mencakup orang-orang yang meninggal dunia dengan gejala klinis diduga (suspect) Covid-19.

Mengacu pada hal ini, kematian orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal dunia harusnya dilaporkan.

Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menginvestigasi, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia --jika merujuk panduan WHO-- hingga 15 Mei 2020, telah menyentuh 4.848 kematian.

Dari 4.848 kematian itu, hanya 1.015 yang dirilis pemerintah (per 15 Mei 2020) sebagai kasus konfirmasi positif, dan 3.833 kematian suspect tidak diumumkan.

Perwakilan Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 Irma Hidayana menyebutkan, investigasi itu dilakukan untuk melacak kematian ODP dan PDP di 18 provinsi di Indonesia.

Delapan belas provinsi itu meliputi Banten, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, NTT, Riau, Sulawesi barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Data menunjukkan, jumlah kematian ODP/PDP rata-rata tiga kali lebih besar dari angka kematian positif Covid-19,” ujar Irma melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin (18/5/2020) pagi.

Data tersebut kemudian diolah oleh para kolaborator, di antaranya dokter emergensi Tri Maharani dan epidemiolog Beben Benyamin.

Hasilnya, laju peningkatan jumlah kematian akibat Covid-19 jauh di atas laju peningkatan kapasitas tes Covid-19 Indonesia.

“Jika dibandingkan dengan data kematian yang berhasil dikumpulkan di tujuh provinsi per 9 Mei 2020, terlihat tren jumlah ODP/PDP yang meninggal lebih tinggi dibandingkan dengan laju penambahan kematian yang dites dengan hasil positif,” sebut Irma.

“Kondisi ini menunjukkan, minimnya dan lambatnya pemeriksaan menyebabkan orang-orang yang diduga Covid-19 meninggal sebelum diperiksa,” imbuh dia.

Kapasitas tes Covid-19 Indonesia memang sangat rendah dan tidak sepadan dengan jumlah penduduk.

Sebagai perbandingan, di antara 5 negara dengan jumlah penduduk terbanyak sedunia, kapasitas tes Indonesia paling rendah.

Berdasarkan data aktual Worldometers per Senin (18/5/2020), India dan Pakistan memeriksa 1,6 orang per 1.000 penduduk, Brazil memeriksa 3,4 orang per 1.000 penduduk, dan Amerika memeriksa 33 orang per 1.000 penduduk.

Bagaimana dengan Indonesia? Negara ini hanya sanggup memeriksa 0,6 orang per 1.000 penduduk.

Di region Asia Tenggara, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negeri jiran Malaysia yang memeriksa 13 orang per 1.000 penduduk dan Filipina yang memeriksa 2 orang per 1.000 penduduk.

Presiden RI Joko Widodo sejak jauh hari meminta ada 10.000 tes Covid-19 yang dilakukan per hari, meski kenyataannya hingga sekarang tes Covid-19 yang diperiksa di laboratorium tak pernah konsisten alias naik-turun, tanpa pernah menyentuh target 10.000 tes.

“Data yang dianalisis LaporCovid-19 menunjukkan, jumlah orang yang diperiksa rata-rata masih di bawah 5.000 orang per hari. Pelaporannya juga sangat lambat,” jelas Irma.

Namun, kendati kapasitas tes dan deteksi Covid-19 masih compang-camping, pemerintah Indonesia berniat untuk membuka kembali aktivitas warga dengan dalih “the new normal”, mengizinkan warga berusia kurang dari 45 tahun kembali beraktivias karena dinilai lebih tahan terhadap dampak kesehatan Covid-19.

“Keputusan untuk transisi menuju new normal dengan membuka kembali aktivitas ekonomi harus didasari pada indikator yang terukur dengan data-data yang bisa dipercaya secara ilmiah dan transparan,” ujar Irma.

“Jelas terlihat, negara harus mempersiapkan diri dengan berbagai prioritas kesehatan sebelum kembali membuka aktivitas ekonomi dalam kondisi new normal. Kami melihat bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki data akurat yang disampaikan secara transparan yang menghambat kerja pemerintah dalam mengendalikan transmisi Covid-19,” tutup dia.