Kisah Pilu Suwardi Raup Rp 30.000 dari Ngojek, Sulit Penuhi Biaya Sekolah Si Sulung

DEPOK, KOMPAS.com – “Sehari bisa sekali narik saja sudah bagus,” demikian Suwardi membuka cerita akan kesibukannya sebagai pengemudi ojek konvensional di tengah pandemi Covid-19.

Ungkapan getir Suwardi hanya satu dari sekian banyak jerit tak terdengar para pekerja sektor informal yang terpukul oleh pandemi Covid-19.

Di kalangan ojek konvensional pun, kata Suwardi kepada Kompas.com, bukan hanya dirinya yang nestapa.

Ia dan rekan satu aspal yang sehari-hari mangkal di kawasan salah satu kampus di Jabodetabek, lebih sering menghabiskan waktu untuk menanti penumpang.

“Ini hari saya datang jam 09.00. Baru narik tadi jam 13.00. Sampai sekarang belum ada lagi,” ujar Suwardi ketika dihubungi pada Selasa (19/5/2020) sore.

Liburnya aktivitas mahasiswa di kampus tersebut jadi alasan utama pemasukannya amblas. Ditambah lagi para karyawan kampus juga tidak ada yang masuk kerja.

Adapun satu-dua penumpang yang ia angkut setiap hari rata-rata meminta untuk diantar ke stasiun kereta rel listrik (KRL).

Bagi Suwardi, tetap ada hikmah di balik dilarangnya ojek berbasis aplikasi daring membawa penumpang. Kata dia, orang tak punya pilihan lain selain jasa ojek konvensional.

“Bisa dihitung dengan jari lah,” kata dia mengenai order yang diterima setiap ojek saban hari.

Kantongi Rp 30.000

Suwardi mengenang masa-masa sebelum pandemi melanda. Meskipun saat itu keberadaan ojek berbasis aplikasi daring mulai mengikis hegemoni ojek konvensional di kampus itu, tetapi Suwardi mengaku masih bisa memegang setidaknya Rp 100.000 sehari, bersih, sudah dipotong pelbagai ongkos.

Sebab, tak semua mahasiswa menggunakan ojek berbasis aplikasi daring. Banyak di antara mereka yang buru-buru karena terlambat, akhirnya pilih naik ojek konvensional dengan tarif Rp 10.000 sekali jalan.

“Itu saja ojek yang ‘turun’ bisa kuota 40 ojek. Saat ini sejak adanya Covid-19, sehari ‘turun’ 5 motor saja, tidak usah banyak-banyak. Satu ojek paling kebagian dua penumpang sehari. Itu kadang enggak dua juga, kadang-kadang cuma satu,” tutur Suwardi.

“Kalau (mangkal) dari jam 06.00 bisalah kebagian dua kali narik, tapi kalau turunnya baru jam 09.00-10.00, wah,” lanjut dia.

“Rp 30.000 sehari itu sudah besar. Kalau (ojek) yang turun hari ini 8-10 orang, bisa enggak kebagian narik sama sekali,” tambah Suwardi.

Memang, dalam tradisi ojek konvensional, ada aturan tak tertulis bahwa para ojek berhak mengantar penumpang secara bergiliran, sesuai waktu kedatangan di pangkalan.

Etika tersebut masih dipegang erat oleh para ojek konvensional yang saat ini terdampak pandemi sekalipun. Ada perasaan senasib–nasib getir ketika pemasukan harian masing-masing dari mereka betul-betul terjun bebas dan menghadapi ketidakpastian selalu.

Etika itu pula yang membuat Suwardi dan kolega enggan mencari penumpang di luar pangkalannya, sekalipun pangkalannya kini begitu sepi.

“Di luar kan kagak sembarangan juga kita. Enggak ada namanya ojek konvensional datang (ke area ‘milik’ pangkalan lain) kucuk-kucuk narik penumpang. Mereka kan punya aturan juga. Kami tidak seperti itu,” ungkap dia.

“Mengacu keberadaan kami di sini, pangkalan kami di sini, identitas kami di sini. Tahu sendiri lah, keadaan sama-sama seperti ini,” tutur Suwardi.

Ia kemudian blak-blakan soal keadaan rekan-rekan sejawatnya saat ini. Ada yang betul-betul menganggur di rumah, ada yang membantu istrinya menjual panganan kecil mumpung bulan Ramadhan, ada yang mencari pekerjaan serabutan di luar sana.

Beberapa merasa itu lebih baik ketimbang menghabiskan waktu sekadar buat meunggu penumpang di pangkalan, sedangkan yang dtunggu tak kunjung muncul.

“Banyak yang mereka enggak bisa narik sama sekali. Makanya mereka datang (ke pangkalan) malas juga. Ngapain cuma nongkrong doang, tapi tidak ada penumpang?”

Studi anak

Masalah kian pelik karena rata-rata ojek konvensional terbiasa menjadi tulang punggung keluarga. Suwardi dan rekan tidak hidup sendiri. Ada tanggungan keluarga yang harus dipikirkan.

Pikiran itu kini mencengkeram kepala Suwardi. Puyeng, katanya.

“Bukannya kami enggak mikirin Lebaran atau keluarga. Istri di rumah sudah mengeluh terus. Anak saya kelas 3 SMK, tidak terjangkau untuk saya bayar ujiannya. Tidak kebayar, Mas, Rp 3 juta saja saya tidak bisa bayar,” kata Suwardi.

“Sampai sekarang belum ada solusinya. Makanya saya juga lagi puyeng banget. Sudah begitu anak juga pengin melanjutkan studi (kuliah),” aku dia.

Suwardi bilang, bocah sulungnya kini bersiap menempuh kuliah di salah satu universitas swasta. Ia sudah lulus beberapa tahap pendaftaran dan kini berhadapan dengan satu tahap menentukan: pembayaran biaya daftar.

Namun, impian si sulung terjegal keadaan kocek bapaknya. Dengan penghasilan mentok Rp 30.000 sehari, bagaimana Suwardi bisa melunasi uang pendaftaran masuk kuliah sebesar Rp 2,9 juta yang sedikit lagi jatuh tempo?

Belum lagi, bapaknya juga masih menunggak biaya ujian di SMK si sulung. Surat kelulusan sulung Suwardi hingga kini masih ditahan. Impian si sulung untuk berkuliah dalam ancaman.

“Sampai waktunya sudah ditentukan sekarang saja, saya belum bisa bayar. Makanya saya juga lagi pusing banget. Bingung. Dalam artian, bagaimana ini? Cari solusi ke kanan-kiri juga sudah loss. Blank,” ucap Suwardi.

“Pertama yang saya pikirkan ya anak tadi,” lanjut dia.

“Sementara dia pengin daftar kuliah. Saya tidak akan menyalahkan, orangtua mana sih yang tidak ingin anaknya maju?”

“Saya juga usahakan, tapi kan memang keadaannya seperti ini. Tuhan berbicara lain. Saya mau mengeluh sama siapa?” imbuh Suwardi.

Itu baru si sulung. Bungsu Suwardi, kata dia, juga menjadi tanggungan yang belum terpikirkan bagaimana cara membayar biaya studinya. Si bungsu bersiap berajak ke kelas VI SD.

“Makanya, kalau satu hari saya cuma bawa pulang uang Rp 10.000, bayangkan.”

Dalam keadaan kalut seperti itu, Suwardi mengaku tak ingin menyalahkan siapa-siapa. Menyalahkan pemerintah? Ia sadar bahwa kas pemerintah juga terbatas dan hanya mampu memberikan bantuan di bawah Rp 1 juta per keluarga, utamanya dalam bentuk sembako.

Ia sendiri tak memperoleh bantuan itu lantaran tak terdaftar sebagai penerima bantuan. Suwardi berujar, dari sekitar 80 ojek yang berbagi pangkalan dengannya, hanya 2 yang terdaftar sebagai penerima bantuan pemerintah.

Menyalahkan warga yang bandel karena tak taat anjuran untuk diam di rumah?

“Ini berlarut-larut kayak gini karena memang masyarakatnya masih bandel. Tapi kenapa mereka bandel ? Karena faktor ekonomi,” ucap Suwardi.

Satu angannya, pandemi ini lekas tuntas, agar motornya bisa segera mengaspal lagi mengantar mahasiswa berkuliah.

Sesuatu yang pada akhirnya mengantar si sulung ke bangku kuliah pula.