"Shift" Kerja dan Bus Gratis, Upaya Mengatasi Penumpukan Penumpang KRL di Tengah Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL) Commuterline berulang kali terjadi di tengah pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah daerah di Jabodetabek.

Selama PSBB, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengikuti kebijakan pemerintah daerah untuk membatasi waktu operasional dan jumlah penumpang.

Tujuannya agar prinsip jaga jarak (physical distancing) guna mencegah penularan Covid-19 bisa diterapkan di dalam kereta.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Fenomena penumpang berdesak-desakan di dalam kereta dan stasiun tak terhindarkan.

Pada 13 April 2020 misalnya. Penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada sore hari.

Kepadatan penumpang paling banyak terjadi di peron arah Manggarai, Depok, hingga Bogor. Kepadatan penumpang juga terpantau di dalam gerbong KRL.

Penumpukan penumpang salah satunya disebabkan aktivitas masyarakat yang masih harus bekerja dan berangkat menggunakan angkutan massal itu.

Padahal, aktivitas perkantoran, kecuali 11 sektor yang ditentukan, seharusnya berhenti selama masa PSBB.

Tak patuhnya perusahaan pada aturan PSBB itulah yang menyebabkan penumpang KRL menumpuk.

Penumpukan penumpang juga terjadi pada 23 Maret 2020.

Sejumlah penumpang mengeluhkan pembatasan jam operasional dan perjalanan KRL yang menyebabkan penumpukan penumpang di dalam kereta.

Begitu pun pada 15 April 2020, saat PSBB pertama kali diterapkan di Kota Depok.

Saat itu, kepadatan dan antrean panjang calon penumpang KRL terjadi di Stasiun Citayam.

Petugas di stasiun sudah berupaya mengatur antrean agar jarak fisik antar-penumpang tetap terjaga.

Akan tetapi, membeludaknya jumlah pengguna KRL di Stasiun Citayam membuat antrean panjang tanpa adanya physical distancing tidak terelakkan. Penumpang bahkan sempat saling dorong.

Penumpukan penumpang KRL lagi-lagi terjadi pada 8 Juni 2020, saat Pemprov DKI mulai mengizinkan aktivitas perkantoran dibuka kembali pada masa PSBB transisi.

Jumlah penumpang di Stasiun Bogor membeludak. Antrean tampak mengular sampai ke area parkiran stasiun.

Siska (20), salah satu pengguna KRL, sampai kaget melihat penumpukan penumpang yang mengular.

Siska harus mengantre kurang lebih satu jam untuk dapat naik ke KRL tujuan Kalibata.

Saat memasuki pintu kereta, Siska mengaku tidak bisa lagi menjaga jarak dengan penumpang lainnya.

Dia cemas karena berada dalam situasi ramai saat itu. Apalagi, saat dia sudah berada di dalam gerbong, kereta tak kunjung jalan.

"Cemas sudah pasti, karena ramai banget. Jadi untuk jaga jarak (terkendala) ruangnya sangat kurang. Untuk antre sekitar 1 jam, dari jam 05.35 WIB, lalu boleh masuk di kereta jam 06.30 WIB, tapi keretanya berangkat jam 06.42 WIB," kata Siska.

Shift kerja

Pemprov DKI telah mewajibkan perusahaan dan perkantoran di Jakarta untuk menerapkan sistem pembagian kerja atau shifting pada masa transisi.

Tiap perusahaan harus membagi jam kerja karyawan, minimal dua shift.

Dengan demikian, pergerakan orang di perkantoran tetap terkendali demi mencegah risiko penularan Covid-19.

Pembagian jam kerja juga bertujuan agar tidak ada penumpukan penumpang transportasi umum pada jam berangkat dan pulang kerja.

"Supaya kedatangannya, masa istirahat, kepulangan, jumlahnya tidak terlalu banyak," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kamis (4/6/2020).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja pada Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat yang Produktif dan Aman dari Covid-19 di Wilayah Jabodetabek.

Surat edaran itu mengatur sistem kerja sif atau shift (bergiliran) di perkantoran di wilayah Jabodetabek sejak Senin (15/6/2020).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona Achmad Yurianto mengatakan, lebih dari 75 persen penumpang KRL adalah para pekerja, baik ASN, BUMN, maupun swasta.

“Kalau kita perhatikan detail pergerakannya, hampir 45 persen mereka bergerak bersama-sama di sekitar jam 05.30 WIB sampai 06.30 WIB," ujar Yuri dalam konferensi pers di Graha BNPB, Minggu (14/6/2020).

Kondisi tersebut berisiko memicu potensi penularan Covid-19. Hal itu menjadi salah satu dasar Gugus Tugas menerbitkan SE Nomor 8 Tahun 2020.

Sistem sif ini berhasil mengurangi antrean penumpang di Stasiun Bekasi pada Senin kemarin.

Langkah lain yang dilakukan pemerintah guna mengatasi penumpukan penumpang KRL adalah menyediakan bus gratis.

Layanan bus gratis pertama kali disediakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan pada Jumat, 15 Mei 2020.

Saat itu, ada 10 bus gratis yang bisa digunakan pengguna KRL dari Jakarta tujuan Bogor dan Bekasi untuk pulang kerja.

Sementara pada Senin, 18 Mei 2020, pagi hari, ada 5 bus yang bisa menjadi alternatif bagi pengguna KRL untuk berangkat dari Bogor menuju Jakarta.

Tiap bus berkapasitas 25 orang, setengah dari kapasitas asli.

Sejak saat itu, BPTJ rutin menyediakan layanan bus gratis setiap Jumat sore dan Senin pagi.

"Bus gratis ini disediakan sebagai angkutan alternatif bagi pengguna KRL sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di KRL yang dapat menyebabkan jaga jarak (physical distancing) tidak terjaga," kata Kepala BPTJ Polana B Pramesti dalam siaran pers, kemarin.

Selain BPTJ, Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bogor juga turut menyediakan layanan bus gratis pada masa transisi, mengingat makin banyak warga yang beraktivitas.

Polana mengatakan, Pemprov DKI menyediakan 50 unit bus sedang, sementara Pemkot Bogor menyediakan 10 unit bus sedang. Kapasitas tiap bus dibatasi maksimal 15 penumpang.

BPTJ juga menambah jumlah bus yang disediakan menjadi 22 unit bus besar dengan kapasitas maksimal 25 penumpang untuk tiap bus.

Dengan demikian, ada 82 unit bus yang disediakan sebagai alternatif untuk melayani penumpang KRL.

Polana berujar, layanan bus gratis hanya disediakan pada Senin pagi dan Jumat sore dan baru akan dioperasikan bila terjadi kepadatan penumpang KRL.

"Berdasarkan evaluasi, pada waktu tersebut, jumlah pengguna KRL meningkat sehingga ketentuan jaga jarak, baik di stasiun maupun di dalam KRL, dikhawatirkan tidak terpenuhi," kata dia.

Kemarin, 1.145 orang gunakan bus gratis

Polana menyampaikan, pada Senin pagi kemarin, ada 1.145 pengguna KRL yang beralih menggunakan layanan bus gratis.

Dia mengklaim layanan bus gratis ini berhasil mengendalikan lonjakan penumpang KRL dari Bodetabek tujuan Jakarta.

"Lonjakan penumpang KRL Jabodetabek pada Senin pagi yang dikhawatirkan terjadi, relatif terkendali. Hal ini karena sebanyak 1.145 pengguna KRL pada jam sibuk pagi hari tersebut dapat beralih menggunakan bus alternatif," kata Polana.

Polana menuturkan, 1.145 orang itu dilayani menggunakan 75 unit bus, dari total 82 unit yang disiagakan.

"Protokol Kesehatan seperti mengenakan masker, pengukuran suhu tubuh penumpang sebelum memasuki bus, dan jaga jarak tetap diberlakukan dalam pelayanan bus ini," tutur dia.

Sebanyak 1.145 orang itu diangkut dari Bodetabek menuju Jakarta. Rinciannya:

• 706 orang berangkat dari Stasiun Bogor, diangkut dengan 30 bus sedang dan 7 bus besar.
• 181 orang berangkat dari Stasiun Bojong Gede, diangkut dengan 10 bus sedang.
• 73 orang berangkat dari Stasiun Cilebut, diangkut dengan 10 bus sedang.
• 17 orang berangkat dari Stasiun Depok Baru, diangkut dengan 7 bus sedang.
• 81 orang berangkat dari Stasiun Cikarang, diangkut dengan 5 bus besar.
• 85 orang berangkat dari Stasiun Tambun, diangkut dengan 5 bus besar.
• 2 orang berangkat dari Stasiun Batu Ceper, diangkut dengan 1 bus besar.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Tria Sutrisna, Bonfilio Mahendra Wahanaputra Ladjar, Ramdhan Triyadi Bempah, Rindi Nuris Velarosdela, Cynthia Lova, Dian Erika Nugraheny)