Sekel Jurangmangu Timur Akui Terima Pesan Perintah Cari Koordinator TPS dari Atasannya

Pemanggilan tersebut berkaitan dengan pesan singkat yang disebar dengan isi permintaan data diri dan mencari koordinator tempat pemungutan suara (TPS). Mengingat Kota Tangerang Selatan bakal menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020.

Koordinator Divisi Pengawasan dan hubungan Antar Lembaga Slamet Santosa mengatakan, dalam keterangannya Sidik mengakui bahwa pesan singkat itu telah diteruskan ke grup Kelurahan Jurangmangu Timur.

"Sekel sudah memenuhi panggilan. Iya dia (mengaku) meneruskan pesan, (didapat) dari atasannya sih dia bilangnya," ujar Slamet saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2020).

Namun, Bawaslu masih melakukan pendalaman terhadap Sidik untuk mengetahui siapa atasan yang disebut dan tujuan pesan itu.

"Masih kami dalami. Untuk tujuan juga masih kurang tahu maksudnya. Kami masih dalami. Nanti kalau ada kesimpulan kami langsung pleno," katanya.

Sebelumnya, sebuah pesan singkat yang berisi perintah terhadap lurah di Tangerang Selatan untuk mendata jajarannya hingga ke tingkat ketua RT, viral melalui WhatsApp.

Dalam pesan tersebut bertuliskan, permintaan data diri dilakukan setelah adanya rapat oleh camat, wali kota, wakil wali kota, dan organisasi perangkat daerah Pemkot Tangerang Selatan.

Permintaan data itu mencakup KTP hingga nomor telepon dan dengan keterangan pilihan ya, abu-abu, atau tidak.

Dalam pesan itu juga tertulis adanya permintaan pencarian koordinator tempat pemungutan suara (TPS) yang diduga berkaitan dengan penyelnggaran Pilkada 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Apendi membenarkan tersebarnya isi pesan singkat soal data diri tersebut.

Namun, dia membantah pesan itu dari lingkungan pejabat di Pemkot Tangsel.

"Kan sudah saya jelaskan ke teman-teman. Kalau itu bukan (pesan dari pejabat Pemkot). Saya mah enggak tahu itu mah," kata Apendi saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2020).

Apendi mengatakan, sebelumnya BKPP memang ada kegiatan pendataan diri untuk mengetahui jumlah ASN di Tangerang Selatan.

Namun, kata Apendi, pendataan itu dilakukan sejak awal tahun 2020.

"Cuma memang waktu itu saya pernah buat validasi data lagi, untuk mengatur pegawai buat mengetahui ada berapa di OPD yang non-PNS dan PNS. Tapi itu dilakukan sebelum adanya PSBB. Tapi tidak ada hubungan itu," ucapnya.

Apendi mengatakan, BKPP bakal melakukan pemeriksaan oleh ASN tingkat kelurahan terkait adanya pesan singkat yang viral itu.

"Nanti kami akan cek itu, benar apa enggaknya. Hari ini akan kami cek. Sama ini kan sudah viral Panwas Bawaslu juga bisa cek," tutupnya.