Pembayaran Denda karena Tak Bermasker di Depok Hanya Melalui Bank BJB

Ia menegaskan, petugas Satpol PP tidak menarik pungutan jika melakukan tilang di lokasi.

"Tidak boleh bayar ke petugas (Satpol PP), karena kami bukan pemungut," kata Lienda kepada wartawan, Senin (20/7/2020).

"Kecuali ditetapkan di kemudian hari kami sebagai pejabat pemungut, tapi kan riskan, saya khawatir juga," ujar dia.

Ia menjelaskan, mekanisme pembayaran denda hanya dapat dilakukan via Bank Jabar Banten Barat (BJB) untuk kemudian dimasukkan ke kas daerah Kota Depok.

Pengenaan tilang bisa dilakukan di lokasi razia, tetapi pembayaran bisa dilakukan di lokasi maupun di kantor BJB lain.

"Nanti kami koordinasikan agar petugas BJB ada di lapangan (di lokasi razia bersama Satpol PP). Kalau nanti ada petugas BJB, boleh bayar langsung di lapangan tapi ke petugas BJB," kata dia.

"Tapi kalau misalnya tidak ada pun, tidak jadi masalah, dan akan diminta untuk bayar di kantor BJB setempat. Nanti ada bagian khusus melayani pembayaran denda administrasi PSBB seperti yang lalu-lalu," jelas Lienda.

Pengenaan denda nagi warga Depok yang yak bermasker akan berlaku mulai Kamis (23/7/2020) pekan ini setelah sosialisasi Gerakan Depok Bermasker pada hari ini hingga Rabu lusa.

Pemberlakuan denda sebetulnya sudah diatur sejak lama dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 yang mengatur soal sanksi-sanksi bagi pelanggaran protokol PSBB. Namun, selama ini penindakan bagi warga Depok tak bermasker masih berkisar antara sanksi teguran maupun sanksi sosial.

Lienda mengatakan, pengenaan sanksi denda bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan warga terhadap keharusan bermasker. Dia menilai, saat ini sudah banyak warga yang abai kewajiban bermasker sering diperlonggarnya PSBB di Depok.