Bekasi Izinkan Sekolah Tatap Muka, DPRD Nilai Pemkot Bekasi Abaikan Aturan

Pasalnya, beberapa kebijakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi selama pandemi ini kerap kali bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sebenarnya hal itu (kebijakan yang bertentangan) tidak perlu dilakukan. Harusnya tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Ini sangat jelas tidak ada koordinasi dan justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik,” ujar Nidcodemus kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Salah satu kebijakan Rahmat yang bertentangan, yakni mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah digelar.

Padahal, kebijakan tersebut bertentangan dengan Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat yang hanya mengizinkan wilayah zona hijau untuk gelar KBM tatap muka.

Wilayah Bekasi masih zona kuning sehingga seharusnya belum diperbolehkan untuk gelar KBM tatap muka.

“Justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik. Jelas sudah ada peraturan 4 menteri tentang KBM tatap muka. Itu semua diabaikan,” kata dia.

Kemudian, kebijakan Rahmat yang telah mengizinkan tempat hiburan hingga tempat pariwisata dibuka juga bertentangan dengan kebijakan Pemprov Jabar.

Padahal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran agar tempat pariwisata hingga tempat hiburan tidak dibuka dulu selama pandemi.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Pusat menegur Rahmat. Sebab, politikus PDIP ini menilai kebijakan Rahmat kerap kali konstroversial.

“Saya berharap Pemerintah Pusat untuk memberikan teguran terhadap kebijakan Wali Kota yang kontroversial itu,” ucap dia.

Ia juga minta Rahmat kedepannya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat Rahmat tidak membuat bingung warganya.

“Saya berharap Wali Kota memperhatikan kebijakan pusat. Jangan buat masyarakat bingung,” tutur dia.