PSI Nilai Sikap Anies soal Toa dalam Hadapi Banjir Tak Konsisten dan Coba-coba

Menurut Justin, justru Anies sendiri yang dulunya menyetujui pengadaan tersebut pada awal tahun 2020.

Justin menyebutkan, pengadaan toa sebagai sistem peringatan banjir merupakan kebijakan "coba-coba".

"Karena hasilnya tidak efektif dan tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Bahkan ujung-ujungnya Anies sendiri seperti ikut mengkritisi kebijakan toa ini," kata Justin saat dihubungi, Sabtu (8/8/2020).

Fraksi PSI menganggap Anies tidak konsisten atas kebijakan dan pernyataannya sendiri.

"Bisa jadi tidak konsisten. Tapi bagi kami, sepertinya Anies memang bukan tipe pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir panjang dan strategis," ucapnya.

Ia mengingatkan Anies agar tidak sibuk dengan urusan toa. Pasalnya, Jakarta lebih membutuhkan alat penanggulangan banjir yang optimal.

Justin pun meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memikirkan pencegahan banjir jangka panjang.

"Terkait pentingnya pelaksanaan penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang, PSI meminta Anies tidak hanya bawel tentang toa. Tapi agar segera mulai bekerja nyata, dengan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR," kata Justin.

Diketahui, saat rapat bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membahas tentang pengendalian banjir, Anies justru mengkritik penggunaan toa ini.

Ia menyebutkan bahwa toa tersebut bukanlah sebuah sistem peringatan dini atau early warning system (EWS).

Awalnya, Anies membahas early warning system di Jakarta dan meminta jajarannya membuka salah satu slide presentasi mengenai disaster warning system (DWS).

Dalam slide tersebut, terdapat gambar toa atau pengeras suara yang masuk ke dalam bagian DWS.

"Ini bukan early warning system, ini toa. This is not a system," kata Anies, dalam video yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI, Kamis (6/8/2020).

"Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya. Dari Dishub, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya resiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap," ucap Anies.

Pada 8 Januari 2020, Anies memerintahkan pihak kelurahan berkeliling di kelurahannya untuk memberikan peringatan dini terjadinya banjir kepada masyarakat menggunakan pengeras suara dan sirine.

Peringatan dini tersebut diberlakukan setelah Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi prosedur peringatan dini yang selama ini diberlakukan.

"Salah satu hal yang akan diterapkan baru, bila ada kabar (akan banjir), maka pemberitahuannya akan langsung ke warga," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, pada 8 Januari silam.

"Jadi kelurahan bukan ke RW, RT, tapi langsung ke masyarakat berkeliling dengan membawa toa (pengeras suara) untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta pun, berencana menambah enam set alat EWS pada tahan 2020.

Alat yang digunakan bernama alat disaster warning system (DWS).

"Untuk tahun 2020 ada kok (anggarannya). Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp 4,07 miliar," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Ridwan saat dihubungi 13 Januari 2020.