7 Pejabat DKI Jakarta Positif Covid-19, Balai Kota Tak Ditutup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria memastikan bahwa Balai Kota tak ditutup pasca-sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terpapar Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta bahkan telah melakukan tindakan terkait penemuan pejabat Pemprov DKI yang terjangkit Covid-19.

“Tidak (perlu lock down). Pejabat yang kena itu kan cuma beberapa orang saja. Terkait tempat sudah dicek. Kenanya di mana, bagimana, jadi protokol Covid kami laksanakan," kata Riza di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020) siang.

Meski demikian, ada satu lantai di beberapa kantor di kawasan Pemprov DKI Jakarta yang ditutup.

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memantau situasi kantor-kantor yang ditutup.

"Prinsipnya semuanya kita laksanakan protokol covid dengan baik,” tambahnya.

Riza menyebutkan, tugas pemerintah adalah 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment.

Sementara, tugas warga Jakarta menjalankan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Mudah-mudahan kalau kita bersinergi positif, saling membantu, insya Allah kita bisa memutus mata rantai (penularan Covid-19),” ujar Riza.

Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan bahwa tujuh pejabat di lingkungan Pemprov DKI terpapar Covid-19

"Dari tes swab itu, sejumlah pejabat hasil tesnya positif. Mereka yang diduga positif Covid-19," kata Saefullah dalam keterangannya, Kamis (27/8/2020).

Sejumlah pejabat yang dinyatakan positif Covid-19 adalah Asisten Pemerintah Setda Provinsi DKI Jakarta Reswan W Soewaryo, Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta Premi Lesari,  Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Provinsi DKI Jakarta Hendra Hidayat.

Selain itu ada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Suzy Marsitawati,  Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasruddin, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Afan Adriansyah Idris, dan Ketua TGUPP Amin Subekti.

Saefullah mengatakan, pejabat-pejabat tersebut termasuk kategori orang tanpa gejala (OTG) sehingga diwajibkan menjalankan isolasi mandiri. Meski demikian, para pejabat tersebut tetap bekerja dan memberikan pelayanan dari rumah.