Pemkot Bogor Matangkan Rencana Pusat Pemerintahan Pindah ke Katulampa

Nantinya, jika hal itu terwujud, maka sebuah komplek perkantoran pemerintahan yang terintegrasi akan dibangun di lokasi tersebut, termasuk gedung Balai Kota Bogor yang baru dan kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

Rencana itu telah lama disiapkan jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan Kota Bogor di masa depan.

"Rencana pembangunan ini tidak tiba-tiba, tapi berangkat dari kebutuhan dan sudah diajukan berpuluh-puluh kali oleh OPD untuk bisa memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai," ungkap Dedie, Rabu (9/9/2020).

Dedie menyebut, selama ini belum ada pembangunan infrastruktur perkantoran pemerintahan yang terpusat. Sehingga, kata Dedie, rencana ini sesuai dengan kebutuhan Pemkot Bogor.

Ia menuturkan, Pemkot Bogor tengah melakukan komunikasi agar mendapatkan lahan hibah seluas enam hektar milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di lokasi tersebut.

Nantinya, lahan itulah yang akan disiapkan sebagai lokasi pusat pemerintahan Kota Bogor yang baru.

"Tanahnya belum milik kita, tapi kita sedang proses. Makanya kita rencanakan dan disambut Kemenkeu. Kita akan tata ulang, kebutuhan ada, lahannya masih proses," sebutnya.

Sebelumnya, Pemkot Bogor telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 2,05 triliun kepada pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi.

Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Pajajaran dan komplek perkantoran pemerintahan Kota Bogor yang baru.