Gubernur Banten Klaim Belum Ada Pelanggaran PSBB dalam Kampanye Pilkada Tangsel

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim klaim pelaksanaan tahapan kampanye Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020 sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pernyataan itu diungkapkannya usai melakukan rapat koordinasi dengan Wali Kota Airin Rachmi Diany, di Balai Kota Tangsel Kamis (1/10/2020).

"Tidak ada (pelanggan), semua rapat tertutup maupun rapat lainnya sesuai dengan protokol kesehatan. Kesepakatan itu sudah," ujar Wahidin kepada wartawan, Senin (1/10/2020).

Wahidin mengaku sudah menerima laporan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan pilkada, salah satunya Tangerang Selatan. Berdasarkan laporan itu, kata dia, belum ada pelanggaran protokol kesehatan.

"Jadi yang tiga calon (Pilkada Tangsel) lakukan itu tidak ada pelanggaran, itu laporannya," sambungnya.

Menurut Wahidin, Pemerintah Provinsi Banten siap membantu pemerintah daerah di wilayahnya yang menjalani tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 agar sesuai dengan protokol kesehatan.

"Menurut saya kalau ada kekurangan kekurangan itu masih dalam proses. Kalau ada yang perlu dibantu kita bantu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pilkada Tangsel yang digelar pada 9 Desember 2020 akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Mereka sudah mulai melaksanakan tahapan kampanye yang berlangsung sampai 5 Desember mendatang.

Nomor urut satu ada pasangan Muhamad - Sara yang diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra, PSI, PAN dan Hanura dengan total 23 kursi di DPRD Tangsel. Mereka juga didukung empat partai tanpa kursi di DPRD Tangsel, yakni Nasdem, Perindo, Garuda, dan Berkarya.

Nomor urut dua adalah Siti Nur Azizah - Ruhamaben yang diusulkan oleh Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan total 13 kursi di DPRD Tangsel.

Nomor urut tiga ialah Benyamin Davnie - Pilar Saga Ichsan yang diusulkan oleh Partai Golkar dengan total 10 kursi. Mereka juga didukung tiga partai tanpa kursi yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Gelora.