Pelonggaran Resepsi di Jakarta, Disparekraf Sebut Akan Lakukan Pengawasan

Menurut Bambang, pengawasan dilakukan oleh berbagai pihak, yakni dilakukan oleh internal pihak pengelola melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh pengelola sendiri.

Pengawasan juga dilakukan oleh Disparekraf dan beberapa kelompok lainnya.

"Oleh Satpol PP, oleh tim gabungan, oleh masyarakat atau media melalui laporan langsung dan tidak langsung," ucap Bambang kepada Kompas.com, Minggu (15/11/2020).

Bambang menegaskan, pengelola gedung atau hotel yang ingin mengajukan izin penyelenggaraan resepsi harus memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

Nantinya apabila ada pengelola yang melanggar protokol saat penyelenggaraan resepsi, maka Disparekraf akan memberikan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Pencegahan Hukum Protokol Keshatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Bambang menambahkan, Disparekraf hanya menangani permohonan pengajuan resepsi pernikahan untuk industri pariwisata selama pandemi Covid-19.

Permohonan pengajuan yang diterima hanya untuk pengelola hotel, gedung atau balai pertemuan, function hall, dan sebagainya.

Sementara untuk acara di perumahan, kewenangan berada di Satgas Covid-19 wilayah masing-masing.

"Untuk masjid dan rumahan bukan menjadi tupoksinya Dinas Parekraf. Silakan mengajukan permohonan ke Satgas Covid-19 wilayah masing-masing seperti di kelurahan atau kecamatan," ujar Bambang.

Hingga Minggu, sudah ada dua hotel yang permohonannya disetujui, yaitu JW Marriot dan Ritz Carlton.

"Mungkin Senin atau Selasa SK-nya sudah keluar," tutur Bambang.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, PSBB masa transisi kali ini mengizinkan gelaran resepsi pernihakan.

Namun, kata pria yang akrab disapa Ariza tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Diberlakukan dengan beberapa syarat, di antaranya kapasitas 25 persen dari kapasitas gedung atau ruang pertemuan," ujar dia.

Ariza juga mengatakan, pihak penyelenggara resepsi harus mengajukan proposal kegiatan yang berkaitan dengan protokol kesehatan selama acara resepsi berlangsung.

"Pengelola gedung diminta mengajukan proposal terkait protokol kesehatan," tutur Ariza.