Luapan Kritik untuk Pemerintah soal Kerumunan Rizieq Shihab: Standar Ganda hingga Memalukan!

Begitulah sebagian kecil luapan emosi khalayak jagat maya merespons rentetan kerumunan simpatisan pemimpin FPI Rizieq Shihab setelah kembali ke Indonesia.

Rizieq pulang ke Indonesia setelah tinggal di Arab Saudi sejak 2017.

Pantauan Kompas.com, masyarakat menumpahkan kritik negatif tersebut kepada pemerintah pusat dan Pemprov DKI, serta aparat negara dalam merespons pelanggaran protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Berbagai respons negatif tersebut terlihat dari komentar netizen di akun resmi Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Kepolisian, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Emosi publik bukan tanpa sebab. Setidaknya ada lima peristiwa kerumunan yang dilakukan kelompok Rizieq di tengah pandemi Covid-19.

Kritikan pecah setelah acara terakhir, yakni pernikahan putri Rizieq, Sharif Najwa Shihab sekaligus menggelar peringatan Maulid Nabi SAW.

Acara tersebut digelar di kediaman Rizieq sekaligus markas FPI di Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020).

Tak tanggung-tanggung, panitia memperkirakan tamu dan jemaah yang hadir mencapai 10.000 orang.

Akibatnya Jalan KS Tubun, Petamburan, sampai ditutup. Massa duduk berdesakan mengabaikan protokol kesehatan.

Acara ini tidak digelar mendadak. Pemerintah sudah mengetahui rencana acara jauh-jauh hari. Jumlah tamu yang diundang sudah diketahui sejak awal, yakni 10.000 undangan.

Estimasi jumlah massa tersebut diungkapkan Lurah Petamburan Setiyanto berdasarkan surat dari pihak FPI.

"Kalau dari suratnya sih 10.000 jemaah yang akan hadir," kata Setiyanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Berdasarkan estimasi massa tersebut, tentu sejak awal sudah dapat diperkirakan bakal sulit untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama jaga jarak.

Sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masih berlangsung di Jakarta. Angka penambahan harian kasus Covid-19 di Ibu Kota juga relatif tinggi.

Meski demikian, pihak kelurahan tetap membantu pihak Rizieq dengan menyediakan sejumlah fasilitas seperti tempat cuci tangan, mobil toilet dan ambulans.

Selain itu, Satgas Penanganan Covid-19 juga membantu dengan memberi sumbangan masker dan hand sanitizer.

Setidaknya ada 20.000 masker yang diberikan BNPB, terdiri dari masker medis dan masker kain.

Netizen kemudian membandingkan sikap pemerintah dan Satgas tersebut dengan ketegasan petugas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, terutama tidak mengenakan masker.

Netizen mengungkit kerja sosial seperti menyapu jalanan yang harus dilakukan para pelanggar masker. Sanksi lain, membayar denda.

Tak jarang, terjadi adu mulut antara pelanggar dengan petugas saat razia.

Publik juga membandingkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan sidak ke salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan.

Anies kemudian menyuruh anak buahnya untuk menutup sementara restoran tersebut dan mengenakan sanksi denda Rp 50 juta.

Sebab restoran itu terbukti tak menjalankan protokol kesehatan, salah satunya membiarkan pengunjung berkerumun.

Tidak sedikit pula tempat usaha hingga perkantoran di Jakarta yang ditutup sementara oleh Pemprov DKI karena dianggap melanggar protokol kesehatan.

Banyak kalangan terkena imbas dampak penerapan PSBB di tengah pandemi Covid-19.

Kritikan di akun

Akun resmi Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Kepolisian, hingga BNPB kemudian jadi sasaran netizen.

Mayoritas bersuara senada mengkritik perlakuan pemerintah dan institusi negara.

"Kalau alasannya begitu ya seharusnya diberlakukan hal yang sama untuk semua orang yang membuat acara pernikahan. Jangan yang satu difasilitasi tapi yang lain dilarang atau dibubarkan. Memalukan!!!," tulis akun Daut S. Simanjuntak di akun Facebook BNPB Indonesia menanggapi pemberian masker dan hand sanitizer kepada Rizieq.

"Kenapa kegiatan masal itu tidak dapat dicegah? Malah dibiarkan, dampaknya mau tambah berapa lagi angkanya, miris," komentar dari akun Nungkie Sulisty.

"9 bulan lebih kami rakyat di paksa mengikuti aturan pemerintah untuk taat pada aturan , sempet di larang jumatan , di larang mudik lebaran , di larang sekolah tatap muka untuk anak anak kami , dan sampe sekarang wilayah Depok masih berlaku jam malam yg punya usaha warung harus tutup jam 8 ???????? tapi giliran sama dia pemerintah tidak bisa berkutik ????????," tulis akun Danu Winanto.

"Omong kosong,, Di lain pihak razia org ga pake masker sampe didalam mobil..tp ini jelas2 melanggar protokol malah di kasih masker cuma2 utk melanjutkan acara mereka..
Konyol!!!!" tulis akun Roy Palar.

"Pakai duit siapa anda beli masker 20.000 lembar ? Duit rakyat? Enak amat.. banyak masyarakat yg tidak mampu membeli masker utk kegiatan sehari2 nya. Knp tidak sumbang buat mereka?" tulis akun Nila Nirmala.

Netizen juga melontarkan kritik di akun Presiden Jokowi. Ketegasan pemerintah ditagih.

"Menanti ketegasan pemerintah mengambil sikap atas diadakannya hajatan walimahan warga DKI Jakarta yang dihadiri ribuan masyarakat dalam kondisi wabah pandemi yang masih berlangsung. Kalau Ketua DPRD Tegal bisa diproses hukum, maka saya warga Jakarta menanti ucapan Pak Gubernur yang mengatakan pisau hukum juga wajib tajam ke atas. Kita butuh tindakan nyata, bukan janji," tulis Akun Facebook Ibu Zaied di akun Presiden Jokowi.

"Pemimpin yang takut sama ormas, tunjukkan taringmu Presiden Joko Widodo, sampai kapan? Duduk dan merapat sambil mendengar celoteh, kok bisa disumbangin masker oleh jenderal?" komentar dari akun Beat Pardosi.

Instagram Anies juga tak luput dari kekecewaan warganet. Mayoritas warga mempertanyakan ketidakadilan dalam menindak pelanggar protokol kesehatan.

"PSBB diperpanjang terus, diperketat, sampai pengangguran tambah banyak. Sekarang kerumunan di nikahan ketua ormas. Diem aja pak? Semoga Allah memaafkan bapak sekeluarga. Dari kami yang terkena dampak akibat psbb di perpanjang tapi gak konsisten!" tulis komentar dari akun Panduprabu07.

Begitu juga komentar yang ditulis akun Winsonforpresident yang mengkritik kebijakan PSBB seolah-olah tidak berlaku di acara pernikahan putri Pimpinan FPI itu.

"PSBB ga berlaku utk ormas ya pak?" tulis akun itu.

Akun rivaldiyesita menilai Anies pandang bulu dalam penegakan peraturan PSBB transisi yang berlaku saat ini.

"Mohon hukum jangan pandang bulu pak, yang pedagang anda tertibkan, anda denda, anda tutup, yang pernikahan serame itu anda tidak tindak dan di fasilitasi, ingat. Apa yang anda tanamkan itu yang anda terima. Rakyat bisa tau mana yang tulus dan mana yang hanya retorika," kata dia.

Warganet juga berkomentar di unggahan Twitter @TMCPoldaMetro yang mengimbau masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

"Laporkan kepada kami jika menemukan kerumunan orang melanggar protokol Covid-19. Bisa menghubungi ke nomor kami +6282216666911," tulis @TMCPoldaMetro pada 24 September 2020 silam.

"Maaf, mau tanya. Apa twit ini masih berlaku? Apa berlaku untuk semua warga? Apa laporan yang masuk dibaca? Apa tujuan sarana pelaporan ini?" cuit @Agumovic.

"Macam benar aja pak polisi. Di TV banyak diberitakan kok tapi ga ada polisi yg membubarkan kerumunan orang yg melanggar protokol Covid-19. Atau pilih kasih ya? Kami menunggu konsistensimu. Kami juga warga negara yang bayar pajak. Jangan biarkan kesemena-menaan ormas," tulis @hendrasembiring.

Sebagian netizen juga melontarkan kritik di akun Divisi Humas Polri yang mengunggah imbauan Kapolri Jenderal Idham Aziz soal protokol kesehatan.

"Standar ganda !!!!!!" tulis Erwin Rahardja Sutanta.

"Perlukah kami mematuhi himbauan dr pegak hukum...?di sisi lain hukum tak di jalankan untuk kelompok tertentu," tulis akun Dharma.

"Kami hanya rakyat biasa pak yg patuh terhadap hukum negara,dan kami berharap setiap orang sama haknya dimata hukum apapun pangkat dan derajatnya tapi melihat yg terjadi akhir akhir ini kami sangat sedih ,karena sebahagian orang tidak patuh dengan hukum itu sendiri tapi dibiarkan bahkan dipasilitasi,takutnya kedepan akan banyak orang melakukan hal yg sama,bravo POLRI kami berharap kedepan akan lebih baik," tulis Hadiwijoyo Manullang.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo sudah meminta maaf kepada semua pihak atas pemberian masker ke Petamburan yang menuai pro dan kontra.

Permintaan maaf itu ia sampaikan dalam konferensi pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11/2020).

"Sekali lagi mohon maaf apabila langkah-langkah yang telah dilakukan ini mungkin banyak pihak yang kurang senang,” ujar Doni yang juga Kepala BNPB itu.

Ia mengakui bahwa apa yang telah dilakukan demi menegakkan perlindungan kepada masyarakat dari penularan Covid-19 sempat menuai pro dan kontra.

Doni berharap fungsi peran serta tujuan pemberian masker itu dapat dipahami untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

“Ini semata-mata demi memberikan perlindungan terbaik kepada bangsa kita. Solus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” imbuhnya.

Respon FPI

Menanggapi respon negatif masyarakat, Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro memastikan bahwa pihaknya sudah menyampaikan pemberitahuan soal acara pernikahan putri Rizieq Shihab ke kepolisian.

"Semua sudah lengkap, bukan izin, tapi pemberitahuan ke Polda," kata Sugito kepada Kompas.com, Sabtu pagi.

Sementara itu, Rizieq Shihab memaklumi kerumunan dalam acara pernikahan putrinya karena tingginya antusiasme masyarakat yang ingin ikut serta dalam acara.

Dia meminta agar masyarakat, khusus mereka yang hadir dalam acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya untuk tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Pernyataan tersebut diungkapkan Rizieq ketika berceramah dalam acara Maulid Nabi sekaligus pernikahan putrinya, Syarifah Najwa Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.

"Tapi enggak apa-apa, ini namanya antusiasme umat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allah angkat ini wabah virus corona. Terakhir jangan lupa, semua harus ikut komando para habib dan ulama," kata Rizieq dikutip dari siaran Front TV, Minggu (15/11/2020).

Menurut Rizieq, panita mengalami kesulitan mengatur jemaah dan tamu untuk menerapkan protokol kesehatan, khususnya mengatur dan menjaga jarak fisik antar tamu undangan.

"Panitia jawab, boro-boro yang duduk, Habib saja dapat tempat duduk susah," ujar Rizieq Shihab.

"Sebetulnya pengin duduk (berjarak) 1 meter. Tapi saya tanya, ada lagi jawab jemaah, boro-boro semeter, ini saja duduknya sebelah," lanjutnya.

Pihak Rizieq mengaku sudah membayar denda Rp 50 juta yang dijatuhkan Pemprov DKI atas pelanggaran yang dilakukan.

Satpol PP DKI Jakarta melayangkan surat pemberian sanksi denda administratif kepada FPI dan Rizieq Shihab.

Dalam surat yang dilayangkan itu, Arifin menyebut, pelanggaran yang dimaksud, yakni tidak adanya pembatasan jumlah tamu undangan sehingga menimbulkan kerumunan.

"Pokoknya acara apapun yg dilakukan ketika bertentangan dengan protokol Covid-19 maka itu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan," kata Arifin kepada wartawan.