Jika Disetujui, Upah Minimum Kota Bekasi Kembali Lebih Besar Dibanding UMP Jakarta

Kesepakatan penetapan UMK tersebut akan diserahkan ke Pemprov Jawa Barat.

Apabila kesepakatan tersebut disetujui dan disahkan oleh Pemprov Jawa Barat, maka UMK Kota Bekasi tahun 2021 adalah Rp 4.782.934.

"Serikat buruh dan kami sudah sepakat dengan angka itu (4,21 persen)," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Ika Indah Yarti, Rabu (18/11/2020).

Menurut Ika, kesepakatan untuk menaikkan UMK didapat melalui proses perundingan yang alot antara Pemkot Bekasi dan serikat buruh. 

Awalnya serikat buruh meminta kenaikan UMK sebesar 13,27 persen karena mengacu pada perhitungan inflasi dan PDB Kota Bekasi tahun 2020.

Kemudian, dalam proses diskusi, serikat buruh mengajukan kenaikan sebesar 5,03 persen hingga diambil jalan tengah untuk menaikkan UMK Bekasi sebesar 4,21 persen.

UMK Bekasi lebih besar dari Jakarta

Kesepakatan kenaikan UMK Bekasi itu kembali menunjukkan angka yang lebih besar dibanding upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2021.

Pemprov DKI sebelumnya mengumumkan besaran UMP 2021 sebesar Rp 4.416.186,548 atau naik 3,27 persen dari UMP 2020.

Catatan Kompas.com, UMK Bekasi selalu lebih tinggi dibanding UMP Ibu Kota, setidaknya sejak 2016.

Berikut perbandingan datanya:

Upah minimum 2016

Gubernur Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meneken UMP 2016 senilai Rp 3,1 juta.

Gubernur Jawa Barat kala itu Ahmad Heryawan alias Aher menetapkan UMK Bekasi 2016 senilai Rp 3.327.160.

Upah minimun 2017

Gubernur Ahok meneken UMP 2017 sebesar Rp 3.355.750

Gubernur Aher meneken UMK Bekasi sebesar Rp 3.601.650

Upah minimun 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3.648.035

Gubernur Aher menetapkan UMK Bekasi 2018 sebesar Rp 3.915.353

Upah minimun 2019

Gubernur Anies menetapkan UMP 2019 sebesar Rp 3.940.973

Gubernur Ridwan Kamil menetapkan UMK Bekasi 2019 sebesar Rp 4.229.756

Upah minimun 2020

Gubernur Anies menetapkan UMP 2020 sebesar Rp 4.276.349

Gubernur Ridwan Kamil menetapkan UMK Bekasi 2020 sebesar Rp 4.589.708

Upah minimun 2021

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan UMP 2021 di DKI Jakarta itu tidak berlaku bagi semua sektor usaha karena adanya pandemi Covid-19

Sektor yang tidak terdampak pandemi Covid-19 wajib menaikkan UMP sesuai aturan yang berlaku.

Sedangkan sektor usaha yang terdampak Covid-19 tidak wajib menaikkan UMP atau besarannya sama dengan UMP 2020.

Aturan tentang UMP 2021 tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021.

Sektor usaha di bidang perhotelan, properti, ritel, mal, usaha makanan dan minuman adalah contoh sektor usaha yang bisa menerapkan UMP 2020.

Sementara itu, sektor usaha di bidang farmasi, telekomunikasi, hingga jasa keuangan dipastikan menyesuaikan UMP baru yang telah diputuskan.

Pengusaha Bekasi menolak

Penetapan UMK Bekasi tahun 2021 sebesar 4,21 persen tidak disepakati secara bulat. Kalangan pengusaha menolak kenaikan upah minimum.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Kota (Depeko) mengaku tak ambil andil dalam memutuskan UMK Bekasi dalam rapat pada Selasa (17/11/2020).

Hal tersebut dilakukan Apindo dengan cara tak memberikan suara dalam voting kenaikan UMP Kota Bekasi.

Dalam rapat, forum menggelar voting dengan dua pilihan angka kenaikan, yakni 4,21 persen dan 5,03 persen.

Tindakan tersebut merupakan bentuk penolakan Apindo terkait rencana kenaikan UMK.

"Dari sisi pengusaha sebenarnya, harapannya tahun depan tidak ada beban kenaikan biaya-biaya lagi termasuk biaya gaji karyawan. Sebaiknya tidak ikut memutuskan adanya kenaikan ini," kata Ketua Apindo Kota Bekasi Purnomo Narmiadi saat dihubungi, Rabu.

Para pengusaha keberatan jika harus membayar upah lebih tinggi lantaran kondisi ekonomi yang sedang sulit di tengah pandemi.

Banyak usaha yang tak berkembang hingga akhirnya harus mengurangi jumlah karyawan selama beberapa bulan terakhir.

Bahkan, banyak yang pelan-pelan gulung tikar karena tergerus di masa pandemi. Namun, Purnomo dan para pelaku usaha lain tak punya banyak pilihan. Kenaikan UMK harus dijalankan walau kondisi usaha semakin terseok-seok.

"Kalau sudah jadi putusan pemerintah mau enggak mau pengusaha harus tunduk, karena enggak dilaksanakan ada sanksi. Dan kalau misalnya, dipenuhi memberatkan pengusaha. Mungkin langkah tengah merundingkan kemampuan perusahan dengan pekerja supaya sama-sama bisa eksis," tutup dia.